Sri Mulyani dan Pajak Pedagang Eceran: Solusi Ekonomi atau Kontroversi?

Kebijakan perpajakan selalu menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Baru-baru ini, perhatian publik kembali tertuju pada langkah Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati yang berencana memperluas basis pajak hingga menyentuh pedagang eceran. Langkah ini menimbulkan pro dan kontra: di satu sisi dianggap sebagai strategi memperkuat penerimaan negara, di sisi lain dipandang berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil.

Mengapa Pedagang Eceran Dibidik Pajak?

Pemerintah memiliki tantangan besar dalam membiayai pembangunan. Anggaran negara terus membutuhkan sokongan dari penerimaan pajak, sementara basis pajak Indonesia selama ini masih sempit. Data menunjukkan, jumlah wajib pajak aktif masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah angkatan kerja.

Pedagang eceran, mulai dari kios kecil, toko kelontong, hingga pedagang pasar, adalah salah satu sektor yang selama ini dianggap belum maksimal berkontribusi pada pajak. Padahal, jika dikalkulasi secara agregat, transaksi di sektor ini nilainya sangat besar. Dengan memperluas basis pajak ke pedagang eceran, pemerintah berharap ada peningkatan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak utama.

Bagaimana Skema Pajaknya?

Rencana kebijakan ini bukan berarti setiap pedagang kecil langsung dikenakan pajak besar. Pemerintah tetap memberikan batasan omzet tertentu untuk menentukan siapa yang wajib pajak dan siapa yang tidak. Misalnya, pedagang dengan omzet di bawah batas tertentu (misalnya Rp500 juta per tahun) masih bisa mendapatkan pembebasan atau tarif pajak final yang ringan.

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini lebih diarahkan pada pedagang eceran yang sudah berkembang atau memiliki omzet besar, bukan pedagang kecil di warung atau kios tradisional. Namun, dalam praktiknya, masyarakat tetap khawatir bahwa beban pajak akan merembet ke pedagang kecil yang daya tahannya terbatas.

Perspektif Keadilan Pajak

Pajak idealnya harus mencerminkan asas keadilan. Artinya, siapa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, dia yang harus membayar pajak lebih besar. Dari sudut pandang ini, kebijakan memperluas pajak ke pedagang eceran memang bisa dianggap adil, karena banyak pedagang dengan omzet besar yang selama ini luput dari kewajiban pajak.

Namun, problemnya terletak pada pembeda antara pedagang kecil dan pedagang besar. Tanpa aturan yang jelas, risiko terjadi salah sasaran cukup besar. Pedagang kecil bisa merasa terbebani, sementara pedagang besar justru lebih lihai menghindar dari kewajiban pajak.

Kontroversi di Masyarakat

Rencana ini memunculkan berbagai reaksi.

• Kelompok pro menilai kebijakan ini penting untuk memperluas penerimaan negara, apalagi di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tinggi. Selain itu, pajak dari sektor eceran bisa membantu menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan.
• Kelompok kontra menganggap kebijakan ini dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat kecil yang baru saja bangkit pasca pandemi. Mereka khawatir penerapan pajak justru membuat pedagang eceran kehilangan daya saing, terutama di tengah persaingan dengan retail modern dan platform digital besar.

Tantangan Implementasi

Ada beberapa tantangan besar jika kebijakan ini diterapkan:

1. Pendataan dan verifikasi pedagang eceran yang sangat beragam, dari warung kecil hingga retail menengah.
2. Potensi resistensi dari pedagang kecil yang merasa tidak mampu menanggung beban pajak tambahan.
3. Risiko ekonomi informal semakin besar, karena sebagian pedagang bisa memilih untuk tidak mendaftarkan diri secara resmi demi menghindari pajak.

Tanpa pengawasan dan aturan yang jelas, kebijakan ini bisa berbalik arah menjadi masalah baru.

Jalan Tengah: Edukasi dan Pendampingan

Alih-alih langsung menerapkan pungutan pajak, pemerintah sebaiknya memperkuat edukasi dan pendampingan. Pedagang eceran perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat membayar pajak, serta jaminan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas publik, subsidi, atau program perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem tarif progresif dengan ambang batas omzet yang jelas. Pedagang kecil tetap terlindungi, sementara pedagang besar yang menikmati keuntungan signifikan bisa lebih berkontribusi bagi negara.

Penutup

Kebijakan pajak untuk pedagang eceran di bawah kepemimpinan Sri Mulyani adalah langkah berani yang bisa menjadi solusi ekonomi sekaligus menimbulkan kontroversi. Jika dikelola dengan transparan, adil, dan tepat sasaran, kebijakan ini dapat memperkuat fondasi fiskal negara tanpa memberatkan rakyat kecil.

Namun, jika implementasinya tergesa-gesa dan tidak berpihak pada keadilan sosial, wajar jika masyarakat mempertanyakan: apakah pajak pedagang eceran benar-benar solusi, atau justru menambah beban di tengah krisis?

Subscribe to receive free email updates: