Polemik Pelarangan Studi Tour di Jawa Barat: Kebijakan Gubernur KDM Tuai Pro dan Kontra

Beberapa pekan terakhir, dunia pendidikan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Gubernur Jawa Barat, KDM, mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang seluruh kegiatan study tour atau kunjungan wisata edukatif bagi sekolah-sekolah di semua tingkatan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Keputusan ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung dengan alasan keselamatan, namun tidak sedikit pula yang menyayangkan karena melihat kegiatan tersebut sebagai bagian penting dari proses pembelajaran non-formal.

Awal Mula Kebijakan

Larangan ini bermula dari keprihatinan atas sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan rombongan siswa sekolah saat melakukan studi tour, terutama saat menggunakan armada bus pariwisata yang kurang layak jalan. Beberapa kejadian tragis yang menimpa siswa di berbagai daerah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan pencegahan.

Dengan semangat melindungi peserta didik dari risiko perjalanan yang tak diinginkan, Gubernur KDM menyampaikan instruksi resmi kepada seluruh Dinas Pendidikan di Jawa Barat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan studi tour. Kebijakan ini mencakup sekolah negeri maupun swasta, tanpa terkecuali.

Argumen di Pihak Pro: Mengutamakan Keselamatan

Bagi kelompok yang mendukung, larangan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan siswa. Mereka berpendapat bahwa belajar tidak harus dilakukan dengan bepergian jauh. Banyak metode lain yang bisa dipakai guru untuk menciptakan suasana belajar menyenangkan, seperti kunjungan virtual, pemanfaatan laboratorium, atau menghadirkan praktisi langsung ke sekolah.

Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan. Tidak semua orang tua mampu membayar kegiatan studi tour yang kadang berlangsung hingga ke luar provinsi. Larangan ini dianggap dapat menghapuskan praktik pungutan tidak wajib yang kerap membebani sebagian orang tua murid.

“Langkah ini melindungi anak-anak kita, terutama dari praktik kegiatan wisata yang lebih berorientasi rekreasi daripada edukasi,” ujar salah satu pengamat pendidikan di Bandung.

Argumen di Pihak Kontra: Studi Tour Bukan Sekadar Jalan-Jalan

Di sisi lain, tidak sedikit yang menentang kebijakan tersebut. Para orang tua, guru, bahkan siswa merasa kegiatan studi tour selama ini membawa dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan siswa. Kunjungan ke museum, pabrik industri, atau pusat riset sering kali memperluas wawasan siswa dan menambah pengalaman belajar di luar kelas yang tidak tergantikan oleh teori semata.

“Saya kecewa. Anak saya kelas 6 SD, seharusnya tahun ini bisa ikut studi tour ke Yogyakarta. Sudah dari semester lalu mereka menabung bersama. Masa itu semua dibatalkan begitu saja?” ungkap seorang wali murid di Cirebon.

Guru-guru juga menyampaikan bahwa kegiatan studi tour membantu membangun semangat kebersamaan, mempererat relasi antarsiswa dan guru, serta menciptakan kenangan positif selama masa sekolah.

Perlukah Pelarangan Total?

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: apakah kebijakan larangan total merupakan solusi terbaik? Banyak pihak yang mengusulkan pendekatan yang lebih bijak, yakni bukan melarang sepenuhnya, melainkan mengatur dengan lebih ketat. Pemerintah bisa mewajibkan sekolah untuk bekerja sama dengan perusahaan transportasi yang telah terverifikasi, menyusun rencana kegiatan yang jelas dan edukatif, serta melibatkan orang tua dalam proses persetujuan.

“Pelarangan itu langkah mudah, tapi bukan selalu langkah terbaik. Justru seharusnya pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dan pelatihan bagi panitia kegiatan di sekolah,” ujar Ketua Komite Sekolah Menengah di Bogor.

Solusi Alternatif dan Harapan

Beberapa kepala daerah dan tokoh pendidikan mendorong adanya solusi alternatif, seperti penguatan edukasi berbasis lokal (local wisdom) atau program belajar luar kelas yang dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, teknologi digital seperti virtual tour ke museum, planetarium, atau kawasan sejarah kini semakin berkembang dan bisa menjadi sarana edukatif tanpa risiko perjalanan.

Namun pada akhirnya, banyak masyarakat berharap agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan jangka panjang tanpa melalui kajian menyeluruh, terutama yang menyangkut pendidikan karakter dan pengalaman siswa.

Penutup: Mencari Titik Temu

Polemik pelarangan studi tour di Jawa Barat memperlihatkan bahwa dunia pendidikan adalah ruang dinamis yang menuntut kebijakan yang seimbang. Pemerintah tentu punya niat baik untuk melindungi anak-anak, tapi masyarakat juga berharap agar kebijakan dibuat dengan melibatkan suara dari berbagai pihak.

Kini, tantangannya adalah bagaimana menciptakan solusi yang tetap mengedepankan keselamatan tanpa mengorbankan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Mungkin, saatnya semua pihak duduk bersama dan merancang ulang konsep studi tour yang aman, terjangkau, dan benar-benar mendidik.

Subscribe to receive free email updates: