Kepemimpinan Destruktif Dedi Mulyadi: Antara Karisma, Budaya, dan Risiko Ketergantungan

Dalam dunia kepemimpinan, tak semua yang tampak memukau di permukaan sepenuhnya membawa dampak positif. Ada kalanya seorang pemimpin yang dianggap inspiratif justru menyimpan potensi merusak, baik terhadap sistem, organisasi, maupun mentalitas publik. Fenomena ini dikenal dengan istilah kepemimpinan destruktif. Salah satu figur publik yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Dedi Mulyadi, tokoh politik asal Jawa Barat yang dikenal luas karena pendekatannya yang khas dan nyentrik, terutama saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode (2008–2018).

Dedi Mulyadi bukanlah tokoh sembarangan. Ia tampil sebagai pemimpin yang membumi, bersahaja, dan penuh simbol-simbol kebudayaan lokal. Bahkan setelah tak lagi menjabat sebagai bupati, ia tetap aktif di tengah masyarakat melalui kanal-kanal media sosialnya. Gaya komunikasinya yang menyentuh rakyat kecil, aksi-aksi sosial yang viral, serta narasi kebudayaan Sunda yang ia bangun, membuatnya memiliki pengikut yang loyal, bahkan fanatik.

Namun, di balik semua pencitraan positif itu, muncul pertanyaan penting: apakah kepemimpinan Dedi Mulyadi benar-benar membangun, atau justru menyimpan potensi destruktif dalam jangka panjang?

 

Apa Itu Kepemimpinan Destruktif?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan destruktif. Konsep ini merujuk pada gaya kepemimpinan yang, secara sadar maupun tidak, merusak sistem, individu, maupun nilai-nilai organisasi. Menurut para ahli seperti Einarsen, Aasland, dan Skogstad (2007), kepemimpinan destruktif bisa berbentuk otoritarianisme yang menekan bawahan, pengambilan keputusan yang manipulatif, hingga penciptaan ketergantungan yang tidak sehat terhadap pemimpin.

Kepemimpinan semacam ini tidak selalu ditandai dengan tindakan kasar atau eksplisit. Kadang, bentuk destruktif itu hadir dalam balutan citra positif, penuh empati, dan bahkan “merakyat”. Inilah yang membuatnya sulit dikenali secara langsung.

 

Karismatik, Budaya, dan Simbolisme Personal

Dedi Mulyadi dikenal luas melalui gaya kepemimpinan yang populis-karismatik. Ia gemar turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga kecil, dan memberikan bantuan secara personal, seperti memberi sembako kepada lansia atau membelikan sepeda motor untuk pedagang kecil. Semua momen itu ia dokumentasikan secara intens melalui akun media sosial, menjadikan dirinya tak hanya sebagai pemimpin, tapi juga selebritas.

Ia juga mempopulerkan budaya Sunda sebagai identitas daerah, seperti mewajibkan penggunaan ornamen dan pakaian tradisional di kantor-kantor pemerintahan, serta menyulap ruang publik dengan sentuhan artistik lokal. Di satu sisi, hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk pelestarian budaya. Namun di sisi lain, pemaksaan simbol budaya tanpa proses partisipatif bisa menimbulkan kesan otoriter dalam balutan adat.

 

Potensi Destruktif dalam Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi

Meski tidak menunjukkan ciri-ciri pemimpin otoriter secara vulgar, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi menyimpan tiga potensi destruktif utama:

1. Kultus Individu dan Ketergantungan

Dedi Mulyadi cenderung mempersonalisasikan kebijakan dan bantuan. Ia jarang menekankan pentingnya penguatan sistem dan institusi pemerintahan. Banyak bantuan sosial diberikan langsung oleh dirinya tanpa melibatkan struktur birokrasi secara jelas. Hal ini menciptakan ketergantungan publik kepada sosok, bukan sistem. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan kepercayaan pada kelembagaan.

2. Penggunaan Simbolisme Budaya secara Sepihak

Kebijakan kebudayaan yang ia terapkan seringkali berjalan dari atas ke bawah (top-down), tanpa dialog luas dengan masyarakat yang beragam. Ketika ruang publik dan institusi pemerintah terlalu banyak menampilkan simbol-simbol budaya tunggal, risiko eksklusivisme budaya menjadi nyata. Masyarakat non-Sunda atau yang memiliki cara pandang berbeda bisa merasa terpinggirkan.

3. Citra Positif yang Menutupi Evaluasi Kritis

Popularitas Dedi Mulyadi yang tinggi di media sosial kerap menciptakan ilusi kesempurnaan. Banyak pengikutnya yang membela semua tindakannya tanpa kritik. Hal ini membuat ruang evaluasi publik menyempit, bahkan bagi kebijakan yang seharusnya diuji ulang. Ini adalah bentuk kepemimpinan destruktif yang halus, karena mematikan nalar kritis publik dengan pesona personal.

 

Mengapa Ini Perlu Diperhatikan?

Kepemimpinan destruktif bukan berarti seseorang harus diktator atau korup. Bahkan pemimpin yang tampil baik, jika tidak mampu membangun sistem yang sehat, bisa meninggalkan warisan yang rapuh. Dalam kasus Dedi Mulyadi, bahaya terbesarnya bukan pada niat buruk, melainkan pada gaya kepemimpinan yang terlalu mengandalkan karisma dan popularitas, bukan sistem dan institusi yang berfungsi secara demokratis.

Jika ketergantungan publik pada figur pemimpin lebih tinggi dibanding kepercayaan pada institusi, maka ketika pemimpin tersebut tidak lagi menjabat, masyarakat kehilangan arah. Ini bisa berujung pada kekecewaan massal, krisis kepercayaan, atau bahkan potensi manipulasi oleh pemimpin lain yang lebih berbahaya.

 

Penutup

Dedi Mulyadi adalah contoh pemimpin yang penuh warna. Ia menggabungkan budaya, empati sosial, dan kecakapan komunikasi dalam satu paket. Namun, di balik semua itu, penting bagi publik untuk tetap menjaga sikap kritis. Pemimpin yang baik adalah yang membangun sistem, bukan ketergantungan. Tanpa sistem yang kuat, karisma hanya akan menjadi panggung sesaat, sementara dampak jangka panjang bisa mengikis nilai-nilai demokrasi dan kelembagaan.

Menilai kepemimpinan bukan hanya soal hasil yang tampak, tapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan institusi. Dalam konteks ini, kepemimpinan Dedi Mulyadi patut diapresiasi, namun juga dikritisi, agar tidak terjebak dalam pesona yang menutupi risiko-risiko destruktif yang mungkin sedang tumbuh diam-diam.

Subscribe to receive free email updates: