Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Sejalan kah dengan Peningkatan Mutu Pelayanan?

Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat ke publik. Wacana ini seakan menjadi “lagu lama” yang kerap muncul setiap beberapa tahun sekali. Pemerintah beralasan bahwa kenaikan iuran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional, menutup defisit anggaran, dan memastikan masyarakat tetap mendapat jaminan kesehatan.

Namun, di sisi lain, masyarakat mempertanyakan: apakah kenaikan iuran ini benar-benar sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan? Sebab, pengalaman sehari-hari masih memperlihatkan antrian panjang, ketersediaan obat yang terbatas, hingga diskriminasi layanan antara pasien BPJS dengan pasien umum.

 

Latar Belakang Kenaikan Iuran

Sejak diluncurkan pada 2014, BPJS Kesehatan menjadi program jaminan kesehatan terbesar di Indonesia. Lebih dari 250 juta jiwa kini menjadi peserta, baik penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah maupun peserta mandiri.

Namun, luasnya cakupan kepesertaan ini juga menimbulkan tantangan finansial. Defisit anggaran BPJS Kesehatan seringkali menjadi alasan utama rencana kenaikan iuran. Pemerintah menilai bahwa tanpa kenaikan, keberlanjutan program jaminan kesehatan bisa terganggu.

 

Pertanyaan Publik: Mutu Pelayanan

Kenaikan iuran tentu saja tidak bisa dilihat dari sisi finansial semata. Masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara beban iuran dengan kualitas pelayanan.

Beberapa keluhan yang masih sering terdengar di lapangan antara lain:

1. Antrian Panjang
   Pasien BPJS masih harus menunggu berjam-jam, bahkan sejak subuh, hanya untuk mendapatkan nomor antrean di fasilitas kesehatan.
2. Ketersediaan Obat
   Ada kasus pasien yang tidak mendapat obat sesuai resep karena keterbatasan stok yang ditanggung BPJS, sehingga harus membeli sendiri dengan biaya tambahan.
3. Diskriminasi Layanan
   Tidak sedikit masyarakat merasa bahwa pasien BPJS sering diperlakukan berbeda dibanding pasien umum, terutama di rumah sakit swasta.
4. Proses Administrasi yang Rumit
   Meski sudah ada digitalisasi, proses rujukan antar fasilitas kesehatan masih sering dianggap berbelit.

Dengan kondisi ini, wajar jika masyarakat bertanya: apakah kenaikan iuran otomatis akan memperbaiki semua masalah tersebut?

 

Kenaikan Iuran: Beban atau Investasi?

Bagi sebagian masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, kenaikan iuran BPJS dapat menjadi beban tambahan. Di sisi lain, jika kenaikan ini disertai dengan perbaikan nyata dalam pelayanan, maka masyarakat mungkin dapat menerima hal tersebut sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

Kuncinya ada pada transparansi dan akuntabilitas. Publik perlu diyakinkan bahwa tambahan iuran tidak hanya untuk menutup defisit, tetapi juga digunakan untuk:

• meningkatkan jumlah tenaga medis,
• memperbaiki sistem digital dan administrasi,
• menjamin ketersediaan obat, dan
• menambah kapasitas rumah sakit.

 

Belajar dari Negara Lain

Beberapa negara dengan sistem jaminan kesehatan nasional, seperti Thailand dan Jepang, berhasil menjaga keseimbangan antara iuran dan pelayanan. Kuncinya adalah manajemen yang efisien dan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan kesehatan publik.

Thailand misalnya, mampu memberikan layanan kesehatan dasar gratis dengan pembiayaan yang relatif terjangkau karena pemerintah menanggung sebagian besar anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya iuran, melainkan dengan cara pengelolaannya.

 

Apa yang Masyarakat Harapkan?

Masyarakat tidak menolak kenaikan iuran semata-mata. Yang mereka harapkan adalah:

1. Kepastian Layanan – tidak ada lagi diskriminasi pasien BPJS.
2. Efisiensi Sistem – administrasi yang sederhana, cepat, dan berbasis digital.
3. Transparansi Anggaran – kejelasan kemana dana iuran digunakan.
4. Peningkatan Infrastruktur – lebih banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Jika hal-hal ini dapat dipenuhi, maka wacana kenaikan iuran akan lebih mudah diterima.

 

Penutup

BPJS Kesehatan adalah tulang punggung sistem kesehatan nasional. Tanpa iuran yang memadai, keberlangsungan program tentu akan terganggu. Namun, tanpa peningkatan mutu pelayanan, kenaikan iuran akan selalu menimbulkan resistensi.

Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan manusiawi. Pertanyaannya bukan sekadar “berapa iuran yang harus dibayar?”, melainkan “apa yang didapat masyarakat setelah membayar iuran?”.

Rencana kenaikan iuran BPJS seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Jika peningkatan pelayanan sejalan dengan kenaikan iuran, maka BPJS Kesehatan tidak lagi dianggap beban, melainkan benar-benar menjadi wujud nyata dari prinsip gotong royong demi kesehatan bangsa.

 

Subscribe to receive free email updates: