Gubernur Jawa Barat di Gugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Bandung

Di tanah Pasundan, tempat sawah membentang dan angin membawa aroma teh dari perkebunan hijau, sebuah riak kecil mulai menjelma ombak besar. Ombak itu bukan datang dari pantai selatan, melainkan dari dunia pendidikan  dunia yang seharusnya menjadi taman tumbuhnya budi, namun kini terguncang oleh kebijakan yang dipandang merobek keseimbangan. Delapan organisasi sekolah swasta, laksana prajurit terakhir yang menjaga bentengnya, melangkah dengan tekad menuju Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Lawan mereka bukan sembarang pihak: Gubernur Jawa Barat.

Akar dari Perselisihan

Kisah ini bermula dari sebuah kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menambah jumlah siswa maksimal dalam satu kelas hingga 50 orang. Kebijakan ini, yang di atas kertas mungkin terlihat sebagai upaya efisiensi dan pemerataan akses, di mata sekolah swasta adalah pedang bermata dua bahkan, bagi sebagian, terasa seperti ujung tombak yang diarahkan ke dada mereka.

Sekolah swasta selama ini hidup berdampingan dengan sekolah negeri, mengisi celah dan menawarkan alternatif pendidikan. Namun, dengan jumlah siswa yang besar di satu kelas negeri, peluang bagi sekolah swasta untuk menarik peserta didik semakin mengecil. Mereka khawatir bukan hanya kehilangan murid, tapi juga kehilangan nafas untuk bertahan.

Suara dari Pihak yang Tersisih

Delapan organisasi yang bergabung dalam gugatan ini bukan sembarang perkumpulan. Mereka mewakili ribuan sekolah swasta dari berbagai penjuru Jawa Barat mulai dari lembaga pendidikan berbasis agama, sekolah kejuruan, hingga sekolah inklusi yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam pandangan mereka, kebijakan ini menyalahi prinsip keadilan dan mengabaikan keseimbangan ekosistem pendidikan.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar seorang perwakilan organisasi, suaranya berat menahan emosi. “Bagi kami, setiap murid adalah denyut nadi yang menghidupi sekolah. Ketika jumlah itu diambil, maka yang diambil bukan hanya murid, tapi juga masa depan guru, staf, dan bahkan keberlangsungan sebuah lembaga.”

Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak dari kebijakan ini tak hanya bersifat akademis. Sekolah swasta, terutama yang berada di pinggiran kota dan pedesaan, mengandalkan uang sekolah dari murid untuk membayar gaji guru, merawat fasilitas, dan menjalankan program pendidikan. Ketika jumlah siswa menurun drastis, arus kas sekolah terganggu, guru berpotensi kehilangan pekerjaan, dan kualitas pendidikan terancam.

Lebih jauh lagi, sekolah swasta sering menjadi tempat bagi anak-anak yang tak terakomodasi di sekolah negeri karena alasan geografis, kebutuhan khusus, atau pilihan orang tua yang menginginkan pendidikan berbeda. Dengan kebijakan baru ini, mereka merasa pintu-pintu itu akan semakin sempit dibuka.

Jalan Menuju PTUN

Menggugat pemerintah bukanlah langkah ringan. Proses di PTUN memerlukan bukti, argumen hukum, dan keteguhan hati menghadapi birokrasi. Namun, delapan organisasi ini memandang tidak ada jalan lain. Mereka membawa gugatan ke PTUN Bandung, berharap hakim dapat menilai kebijakan ini secara objektif: apakah benar demi pemerataan, atau justru mematikan keberagaman pendidikan di Jawa Barat.

Perspektif Pemerintah

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdalih bahwa kebijakan ini bertujuan membuka kesempatan bagi lebih banyak siswa untuk masuk sekolah negeri, mengurangi daftar tunggu, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan tanpa biaya tinggi. Gubernur menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah wajib memaksimalkan kapasitas sekolah negeri.

Namun, kritikus menilai logika ini mengabaikan fakta bahwa kualitas pendidikan sering menurun jika jumlah siswa terlalu banyak di satu kelas. Interaksi guru dan murid menjadi minim, pengawasan melemah, dan pembelajaran cenderung berubah menjadi ceramah massal tanpa ruang dialog.

 Pertarungan Filosofis

Di balik gugatan ini, sesungguhnya ada pertarungan filosofi pendidikan. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari angka partisipasi, atau juga dari kualitas interaksi di dalam kelas? Apakah pemerataan berarti meratakan semua siswa ke sekolah negeri, atau memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah swasta untuk berkembang?

Seorang tokoh pendidikan pernah berkata, “Pendidikan itu bukan sekadar menyalin pengetahuan ke kepala, tetapi membentuk manusia utuh.” Dalam kelas berisi 50 siswa, bisakah seorang guru membentuk manusia utuh, atau ia hanya akan menjadi pengawas ujian yang terus-menerus membacakan materi?

Gelombang Dukungan

Gugatan ini memantik diskusi luas di masyarakat. Orang tua murid, guru, hingga pemerhati pendidikan mulai menyuarakan pendapat. Sebagian mendukung kebijakan pemerintah demi pemerataan, sebagian lagi berdiri di belakang sekolah swasta demi keberagaman pilihan. Media sosial menjadi arena debat, sementara ruang-ruang diskusi akademis mencoba mencari titik tengah.

Di sela perdebatan, tak sedikit yang mengusulkan jalan damai: peninjauan ulang kebijakan dengan melibatkan semua pihak, mencari kompromi jumlah siswa yang ideal, dan memastikan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta dapat terus hidup berdampingan.

Potret Masa Depan

Hasil dari gugatan ini akan menjadi preseden penting. Jika PTUN memenangkan pihak sekolah swasta, kebijakan Gubernur bisa dibatalkan atau direvisi. Namun jika pemerintah menang, sekolah swasta harus mencari strategi baru untuk bertahan entah dengan inovasi kurikulum, peningkatan layanan, atau bahkan perubahan model bisnis pendidikan.

Yang jelas, pendidikan di Jawa Barat tengah berada di persimpangan. Jalan yang dipilih akan menentukan apakah masa depan pendidikan di provinsi ini akan menjadi hamparan taman dengan beragam bunga, atau sebuah ladang monokultur yang seragam namun rentan.

Epilog

Seperti sebuah novel yang bab-babnya belum ditulis, kisah ini masih berlanjut. Delapan organisasi sekolah swasta kini menunggu panggilan sidang, mempersiapkan dokumen, dan mengasah argumen hukum mereka. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pembelaan, dengan keyakinan bahwa kebijakannya adalah demi kebaikan rakyat.

Di antara dua kutub ini, ada jutaan anak yang menjadi taruhan anak-anak yang kelak akan mewarisi dunia yang kita tinggalkan. Dan bukankah inti pendidikan adalah mempersiapkan mereka, bukan sekadar mengisi bangku kelas?

Subscribe to receive free email updates: