Dampak Efisiensi Anggaran Di Pemerintahan Presiden Prabowo

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 telah menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengalihkan dana sebesar Rp306 triliun dari belanja rutin ke program prioritas, seperti program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, yang diperkirakan menelan biaya Rp28 miliar per tahun .(Ekonomi FEB Unesa, KOMPAS.com)

Dampak Positif: Pengalihan Dana ke Program Prioritas

Salah satu dampak positif dari efisiensi anggaran ini adalah tersedianya dana untuk program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dana sebesar Rp24 triliun dari hasil efisiensi digunakan untuk membiayai program ini, yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia .(KOMPAS.com)

Dampak Negatif: Pemangkasan Anggaran di Berbagai Sektor

Namun, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor:

• Infrastruktur: Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 70%, menyebabkan pembatalan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan .(ANTARA News Mataram)
• Pendidikan: Pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp8 triliun berdampak pada operasional sekolah-sekolah, termasuk pengurangan alat tulis kantor .(ANTARA News Mataram)
• Kesehatan: Efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,63 triliun berdampak pada subsidi iuran BPJS Kesehatan, yang dapat menyebabkan kenaikan iuran bagi peserta mandiri kelas III dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 .(Magdalene.co)
• Hak Asasi Manusia: Lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM mengalami pemangkasan anggaran hingga 54% dan 46,22% masing-masing, menghambat pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam penegakan dan perlindungan HAM .(Magdalene.co)
• Pendidikan Tinggi: Pemotongan anggaran pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50% dapat memaksa universitas menaikkan biaya kuliah, membebani mahasiswa dan orang tua .(Signal24 - Cepat Tanggap dan Terpercaya)
• Lapangan Kerja: Pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp81 triliun berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi .(merdeka.com)

Dampak pada Ekonomi Daerah dan Konsumsi

Efisiensi anggaran juga berdampak pada ekonomi daerah. Pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, terutama di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal .(Bisnis.com)

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi anggaran di era Presiden Prabowo bertujuan untuk mengalokasikan dana ke program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan signifikan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Subscribe to receive free email updates: