Akuntansi Pertanggungjawaban

Pendahuluan

Dalam sebuah organisasi, pengelolaan aktivitas operasional memerlukan sistem yang mampu memastikan setiap unit kerja berfungsi secara optimal dan efisien. Salah satu sistem yang mendukung pengelolaan tersebut adalah akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menjadi sarana untuk membagi wewenang dan tanggung jawab ke berbagai pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh para manajer. Hal ini membantu organisasi dalam memonitor kinerja setiap unit serta mengevaluasi pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap unit di dalam organisasi diberi kebebasan untuk mengelola sumber dayanya dengan tetap mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan pendapatan. Hal ini menciptakan struktur hierarki yang jelas di mana informasi mengenai kinerja dapat dilaporkan dengan terperinci sesuai dengan jenjang manajemen. Dengan demikian, sistem ini memberikan manfaat besar bagi efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi.

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang dirancang untuk menyusun, mengontrol, dan melaporkan pendapatan serta biaya yang menjadi tanggung jawab setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kinerja setiap unit secara terperinci sehingga dapat dievaluasi sesuai tanggung jawab masing-masing manajer.

Beberapa ahli akuntansi memberikan definisi yang lebih spesifik terkait akuntansi pertanggungjawaban:

1. Charles T. Horngren (1993, hlm. 307) menyatakan bahwa: “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban dalam keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.”
2. H.S. Hadibroto (1991, hlm. 6) mendefinisikan: “Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disesuaikan agar manajemen dapat melakukan pengawasan efisiensi untuk suatu bagian tertentu ataupun untuk petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap efisiensi biaya yang menjadi tanggung jawab.”

Dari definisi tersebut, akuntansi pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai sistem yang berfungsi sebagai alat pengawasan manajemen dalam mengendalikan pendapatan dan biaya melalui penyusunan serta pelaporan kinerja pada setiap pusat pertanggungjawaban.

Struktur dan Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban memiliki struktur hierarki yang mencerminkan tanggung jawab dan wewenang di berbagai unit dalam organisasi. Hierarki ini terdiri dari unit-unit terkecil seperti seksi, bagian, atau unit kerja lainnya hingga unit yang lebih besar seperti departemen atau divisi.

Dalam struktur ini, setiap manajer unit diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terkait sumber daya yang mereka kelola. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja unitnya kepada pihak manajemen di tingkat yang lebih tinggi.

Akuntansi pertanggungjawaban memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

·         Sebagai alat pengawasan manajemen untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional.

·         Sebagai sarana evaluasi kinerja manajer melalui laporan pertanggungjawaban.

·         Sebagai dasar pengambilan keputusan di setiap tingkat manajemen.

Pusat-Pusat Pertanggungjawaban

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, organisasi dibagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban:

Pusat Biaya Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Pusat biaya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

·         Pusat Biaya Terkendali Pusat ini bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer. Contoh biaya terkendali adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel.

Contoh Kasus: Di sebuah perusahaan manufaktur, manajer produksi memiliki tanggung jawab untuk mengontrol biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jika terjadi pemborosan bahan baku, manajer produksi akan diminta pertanggungjawaban atas penyimpangan tersebut.

·         Pusat Biaya Kebijakan Pusat biaya kebijakan adalah pusat di mana hubungan antara input dan output sulit ditentukan secara langsung. Biaya yang timbul bersifat tetap berdasarkan kebijakan manajemen, seperti biaya penelitian dan pengembangan.

Contoh Kasus: Bagian R&D di perusahaan teknologi menghabiskan biaya besar untuk pengembangan produk baru, namun hasilnya tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat. Anggaran biaya kebijakan ini ditetapkan sebagai batas maksimum pengeluaran yang diperbolehkan.

• Pusat Pendapatan Pusat pendapatan adalah unit yang bertanggung jawab atas perolehan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Evaluasi kinerja pusat ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatan aktual.

Contoh Kasus: Tim penjualan di sebuah perusahaan target pendapatannya ditetapkan sebesar Rp 1 miliar per kuartal. Jika pendapatan aktual hanya mencapai Rp 800 juta, manajemen akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab selisih tersebut.

Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Evaluasi

Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peran penting dalam mengevaluasi kinerja manajer di setiap unit kerja. Sistem ini memberikan informasi yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai selama periode tertentu.

Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk:

·         Mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi.

·         Menentukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja.

·         Memberikan insentif atau sanksi berdasarkan kinerja manajer.

Kesimpulan

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem penting dalam pengelolaan organisasi yang kompleks. Dengan membagi tanggung jawab ke berbagai pusat pertanggungjawaban, manajemen dapat lebih mudah memonitor kinerja setiap unit kerja dan mengevaluasi efektivitas pengambilan keputusan. Pusat biaya, pusat pendapatan, dan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban lainnya berperan dalam menciptakan sistem kontrol yang lebih terstruktur dan akurat.

Melalui laporan akuntansi pertanggungjawaban, manajemen memperoleh informasi yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional di seluruh organisasi. Selain itu, sistem ini juga menjadi dasar dalam pemberian apresiasi atau koreksi terhadap kinerja setiap manajer.

Daftar Pustaka

1. Hadibroto, H.S. (1991). Akuntansi Pertanggungjawaban. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
2. Horngren, C.T. (1993). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. New Jersey: Prentice Hall.
3. Mulyadi. (2014). Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
4. Hansen, D.R., & Mowen, M.M. (2006). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Penerbit Erlangga.
5. Supriyono. (2000). Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM.

 

Subscribe to receive free email updates: