Makalah Bisnis, Lingkungan Hidup, Dan Etika

 

1.1  Latar Belakang

Masalah kerusakan lingkungan merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama-sama pula. Merebaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan mulai dari yang kecil sampai ke tahap yang bersifat serius di indonesia merupakan dampak dari terakumulasinya kerusakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, mulai dari prilaku individu yang tidak care terhadap alam sampai pada masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang mengekploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Masalah-masalah terkait antara bisnis dan kerusakan lingkungan merupakan masalah kekinian yang patut diselesaikan sesegera mungkin, khususnya di indonesia. Berbagai persoalan menyangkut kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kalangan pebisnis kerap kali memiliki sangkut paut dengan cara dan etika dalam menjalankan bisnisnya. Binis yang baik (good business) adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan jika di tinjau dari sektor ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menaati hukum serta peraturan yang berlaku, juga merupakan bisnis yang baik jika baik secara moral dan etika dalam aktivitas bisnisnya.

Maksimalisasi keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam kapitalisme, dalam pijakan teori ini segala cara dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya (sesuai dengan prinsip ekonomi, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya). Efek dari mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah terjadinya eksploitasi tenaga kerja, ekploitasi lingkungan, serta konsumen.

 

 

1.2  Rumusan Masalah

a.       Apa masalah dalam krisis lingkungan hidup?

b.      Bagaimanakah keterkaitan lingkungan hidup dan ekonomi?

c.       Bagaimanakah hubungan manusia dengan alam?

d.      Apakah dasar etika tanggung jawab terhadap lingkungan hidup?

e.       Bagaimanakah implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup?

 

1.3  Tujuan Pembahasan

a.       Mengetahui masalah dalam krisis lingkungan hidup.

b.      Mengetahui keterkaitan lingkungan hidup dan ekonomi.

c.       Mengetahui hubungan manusia dengan alam.

d.      Mengetahui dasar etika tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

e.       Mengetahui implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

 

a.       Terdapat enam masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis dalam dimensi global yaitu akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi dan penggurunan, dan keanekaan hayati.

b.      Keterkaitan lingkungan hidup dengan ekonomi dilihat dalam beberapa perspektif yaitu lingkungan hidup sebagai the commons, lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas, dan pembangunan berkelanjutan.

c.       Terdapat dua tendensi dalam ekologi menyangkut dengan manusia, yaitu bahwa hubungan manusia dengan alam dilihat melalui pendekatan teknokratis yang memberikan dampak positif dan negatif dan pandangan modern tentang alam adalah antroposentris dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, namun untuk mengatasi krisis lingkungan hidup menggunakan pandangan ekosentris dengan menempatkan alam sebagai pusatnya.

d.      Terdapat 8 prinsip ekologi dalam hubungan manusia dengan alam, yaitu: Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupunkehidupan bukan manusiawi di bumi mempunyai nilai intrinsik. Nilai-nilai ini tak tergantung dari bermanfaat tidaknya dunia bukan manusiawi untuk tujuan manusia.

1.      Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupunkehidupan bukan manusiawi di bumi mempunyai nilai intrinsik. Nilai-nilai ini tak tergantung dari bermanfaat tidaknya dunia bukan manusiawi untuk tujuan manusia.

2.      Kekayaan dan keanekaan bentu-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai sendiri.

3.      Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaan ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya.

4.      Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikuranginya secara substansial jumlah penduduk. Keadaan baik kehidupan bukan manusiawi memerlukan dikuranginya jumlah penduduk itu.

5.      Campur tangan manusia dengan dunia bukan manusiawi kini terlalu besar, dan situasi memburuk dengan cepat.

6.      Karena itu kebujakan umum harus berubah. Kebijakan itu menyangkut struktur-struktur dasar dibidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Keadaan yang timbul sebagai hasilnya akan berbeda secara  mendalam dengan struktur-struktur sekarang.

7.      Perubahan ideologis adalah terutama menghargai kualitas kehidupan (artinya manusia dapattinggal dalm situasi-situasi yang bernilai inheren), dan bukan berpegang pada standar kehidupan yang semakin tinggi. Akan timbul kesadaran mendalam akan perbedaan antara big (kuantitas) dan great (kualitas).

8.      Mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.

e.       Dasar etika tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah teori hak dan deontologi, utilitarisme, dan keadilan.

f.       Terdapat dua pertanyaan yang dipertanyakan dalam mengimplementasikan tanggung jawab terhadap krisis lingkungan hidup, yaitu siapa yang membayar dan bagaimana beban dibagi.

 

BAB III

KAJIAN EMPIRIS

 

3.1  Kasus Reaktor Nuklir di Chernobyl

Tanggal 26 April 1986, 22 tahun lalu, pukul 01.23 terjadi ledakan pada Unit 4 PLTN Chernobyl. Peristiwa ini menggemparkan dunia karena mengingatkan kembali pada ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, saat berkecamuk Perang Dunia II yang menewaskan sekitar 220.000 orang.Trauma Hiroshima dan Nagasaki belum hilang dari ingatan orang, muncul kembali peristiwa Chernobyl yang termasuk kecelakaan terbesar pada PLTN selama kurang lebih 60 tahun. Berbagai media cetak dan elektronik sejagat memberitakan tragedi itu secara beragam baik yang bersifat normatif, emosional, ataupun bombastis.

Trauma yang melanda masyarakat di lokasi kejadian dan sekitarnya akibat peristiwa Chernobyl menjadikan setiap tanggal 26 April pukul 01.23 lonceng berdentang-dentang di Ukraina. Walaupun malam telah larut dan udara dingin, namun warga tetap terjaga. Mereka meletakkan bunga dan lilin di monumen korban bencana Chernobyl. Upacara yang sama digelar di Slavutych, Rusia, kota yang didirikan untuk menampung para pekerja Reaktor Chernobyl. Upacara juga diperingati di negara tetangga Ukraina, yaitu Belarus, yang ikut menderita akibat bencana Chernobyl.

Reaktor Chernobyl jenis RBMK didirikan di atas tanah rawa di sebelah utara Ukraina, sekitar 80 mil sebelah utara Kiev. Reaktor unit 1 mulai beroperasi pada 1977, unit 2 pada 1978, unit 3 pada 1981, dan unit 4 pada 1983. Sebuah kota kecil, Pripyat, dibangun dekat PLTN Chernobyl untuk tempat tinggal pekerja pembangkit itu dan keluarganya. Tipe PLTN Chernobyl dirancang untuk menghasilkan “plutonium” guna pembuatan senjata nuklir serta listrik. Tipe PLTN berfungsi ganda seperti ini tidak ada di negara-negara Barat, seperti, AS dan Prancis, yang merupakan negara pioner PLTN di samping Uni Soviet (pada waktu itu) sebagai pioner pertama.

Secara garis besar, bencana Chernobyl dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada 25 April 1986 reaktor unit 4 direncanakan dipadamkan untuk perawatan rutin. Selama pemadaman berlangsung, teknisi akan melakukan tes untuk menentukan apakah pada kasus reaktor kehilangan daya turbin dapat menghasilkan energi yang cukup untuk membuat sistem pendingin tetap bekerja sampai generator kembali beroperasi.

Proses pemadaman dan tes dimulai pukul 01.00 pada 25 April. Untuk mendapatkan hasil akurat, operator memilih mematikan beberapa sistem keselamatan, yang kemudian pilihan ini yang membawa malapetaka. Pada pertengahan tes, pemadaman harus ditunda selama sembilan jam akibat peningkatan permintaan daya di Kiev. Proses pemadaman dan tes dilanjutkan kembali pada pukul 23.10 25 April. Pada pukul 01.00, 26 April, daya reaktor menurun tajam, menyebabkan reaktor berada pada situasi yang membahayakan. Operator berusaha mengompensasi rendahnya daya, tetapi reaktor menjadi tak terkendali. Jika sistem keselamatan tetap aktif, operator dapat menangani masalah, namun mereka tidak dapat melakukannya dan akhirnya reaktor meledak pada pukul 01.30.

Kecelakaan PLTN Chernobyl masuk level ke-7 (level paling atas) yang disebut major accident, sesuai dengan kriteria yang ditentukan INES (The International Nuclear Event Scale). Di samping kesalahan operator yang mengoperasikannya di luar SOP (standard operation procedure), PLTN Chernobyl juga tidak memenuhi standar desain sebagaimana yang ditentukan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency). PLTN Chernobyl tidak mempunyai kungkungan reaktor sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin keselamatan jika terjadi kebocoran radiasi dari reaktor. Apabila PLTN Chernobyl memiliki kungkungan maka walaupun terjadi ledakan kemungkinan radiasi tidak akan keluar ke mana-mana, tetapi terlindung oleh kungkungan. Atau bila terjadi kebocoran tidak separah dibandingkan dengan tidak memiliki kungkungan.

Secara perinci, kecelakaan itu disebabkan, pertama, desain reaktor, yakni tidak stabil pada daya rendah - daya reaktor bisa naik cepat tanpa dapat dikendalikan. Tidak mempunyai kungkungan reaktor (containment). Akibatnya, setiap kebocoran radiasi dari reaktor langsung ke udara. Kedua, pelanggaran prosedur. Ketika pekerjaan tes dilakukan hanya delapan batang kendali reaktor yang dipakai, yang semestinya minimal 30, agar reaktor tetap terkontrol. Sistem pendingin darurat reaktor dimatikan. Tes dilakukan tanpa memberitahukan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap operasi reaktor. Ketiga, budaya keselamatan. Pengusaha instalasi tidak memiliki budaya keselamatan, tidak mampu memperbaiki kelemahan desain yang sudah diketahui sebelum kecelakaan terjadi.

Penilaian atas berbagai kelemahan PLTN Chernobyl menghasilkan evaluasi internasional bahwa jenis kecelakaan seperti ini tidak akan mungkin terjadi pada jenis reaktor komersial lainnya. Evaluasi ini ditetapkan demikian karena mungkin berdasarkan analisis jenis reaktor lain yang memenuhi persyaratan keselamatan yang tinggi, termasuk budaya keselamatan yang dimiliki para operator sangat tinggi.

Pada 2003, IAEA membentuk “Forum Chernobyl” bekerja sama dengan organisasi PBB lainnya, seperti WHO, UNDP, ENEP, UN-OCHA, UN-SCEAR, Bank Dunia dan ketiga pemerintahan Belarusia, Ukraina, dan Rusia. Forum ini bekerja untuk menjawab pertanyaan, “sejauh mana dampak kecelakaan ini terhadap kesehatan, lingkungan hidup dan sosial ekonomi kawasan beserta penduduknya.” Laporan ini diberi nama “Cherno- byl Legacy”.

Diperkirakan semula dampak fisik akan begitu dahsyat. Artinya, akan menimbulkan korban jiwa yang luar biasa banyaknya. Namun, ternyata data sampai dengan 2006, jumlah korban yang meninggal 56 orang, di mana 28 orang (para likuidator terdiri dari staf PLTN, tenaga konstruksi, dan pemadam kebakaran) meninggal pada 3 bulan pertama setelah kecelakaan, 19 orang meninggal 8 tahun kemudian, dan 9 anak lainnya meninggal karena kanker kelenjar gondok.

Sebanyak 350.000 likuidator yang terlibat dalam proses pembersihan daerah PLTN yang kena bencana, serta 5 juta orang yang saat itu tinggal di Belarusia, Ukraina, dan Rusia, yang terkena kontaminasi zat radioaktif dan 100.000 di antaranya tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai daerah strict control, ternyata mendapat radiasi seluruh badan sebanding dengan tingkat radiasi alam, serta tidak ditemukan dampak terhadap kesuburan atau bentuk-bentuk anomali.

Di sisi lain, hasil studi dan penelitian terhadap likuidator menunjukkan bahwa “tidak ada korelasi langsung antara kenaikan jumlah penderita kanker dan jumlah kematian per satuan waktu dengan paparan radiasi Chernobyl. Kemudian pada 1992-2002 tercatat 4.000 kasus kanker kelenjar gondok yang terobservasi di Belarusia, Ukraina, dan Rusia pada anak-anak dan remaja 0-18 tahun ketika terjadi kecelakaan, termasuk 3.000 orang yang berusia 0-14 tahun. Selama perawatan mereka yang kena kanker, di Belarusia meninggal delapan anak dan di Rusia seorang anak. Yang lainnya selamat.

Berdasarkan laporan “Chernobyl Lecacy”, sebagian besar daerah pemukiman yang semula mendapat kontaminasi zat radioaktif karena kecelakaan PLTN Chernobyl telah kembali ke tingkat radiasi latar, seperti sebelum terjadi kecelakaan. Dampak psikologis adalah yang paling dahsyat, terutama trauma bagi mereka yang mengalaminya seperti stres, depresi, dan gejala lainnya yang secara medis sulit dijelaskan.

Akibat kecelakaan itu, IAEA dan semua negara yang memiliki PLTN membangun konsensus internasional untuk selalu menggalang dan memutakhirkan standar keselamatan. Di sisi lain, pihak yang anti-PLTN telah menggunakan isu kecelakaan di Chernobyl sebagai bahan kampanye untuk menolak kehadiran PLTN, termasuk di Indonesia, dengan berbagai informasi yang keliru karena ketidaktahuan akan kebenaran informasi sebab terjadinya kecelakaan Chernobyl.

Belajar dari kecelakaan Chernobyl, IAEA telah menetapkan standar tambahan untuk memperkuat syarat keselamatan yang tinggi bagi pembangunan dan pengoperasian PLTN, antara lain, perbaikan desain sampai pada generasi ke-4, aturan main dalam bentuk basic safety, dan berbagai konvensi keselamatan. Selain itu dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari kasus ini, saat ini telah dibangun semacam selubung pelindung di daerah Chernobyl. Pembangunan selubung pelindung yang disebut New Safe Confinement (NSC) bagi blok reruntuhan reaktor nuklir di Chernobyl bukan tanpa resiko. Setiap saat bunyi alarm peringatan bisa berbunyi. Untuk kasus semacam itu, setiap orang di lokasi pembangunan mengenakan masker pelindung pernapasan. Seberapa besar bahaya radiasi di daerah dekat reaktor yang rusak tersebut, bisa dilihat dari insiden yang terjadi Februari tahun ini. Hanya 100 meter dari lokasi pembangunan, tumpukan salju meruntuhkan atap ruangan mesin seluas 600 meter persegi di blok reaktor.

Tingkat radiasi di sekitar reruntuhan kini ratusan kali lebih sedikit dibanding setelah kecelakaan reaktor tahun 1986. Tapi tetap saja melebihi batas nilai yang dibolehkan. Setiap pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 15 hari dalam satu bulan. Bukan hal mudah menjamin lokasi pembangunan yang bisa dibilang cukup aman. Lantai dilapisi beton tebal yang diharapkan melindungi pekerja dari radiasi dari bawah. Selubung pelindung baru ini dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun. Politisi dan pakar berharap, setelahnya akan ada solusi bagi reruntuhan radiasi yang masih tertimbun di bawah NSC. Setidaknya para pakar telah mulai menyusun rencana untuk membongkar sarkofagus yang lama. Demikian ujar Viktor Salisezki. Masalah pembiayaan yang belum jelas. Pembongkaran konstruksi sarkofagus yang tidak stabil dan pekerjaan lanjutan di bawah selubung pelindung yang baru harus dibiayai oleh pemerintah Ukraina sendiri. Kapan hal ini bisa dilaksanakan, tergantung dari kondisi ekonomi dan keuangan negara tersebut.

3.2  Kasus Kerusakan Lingkungan PT  Newmont Minahasa Raya

Perusahaan tambang emas Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan PMA (Penanam Modal Asing) yakni anak perusahaan Newmont Gold Company, USA. Naskah kontrak karya PT NMR mendapat persetujuan Presiden RI tanggal 6 November 1986 yang ditandatangani oleh Soeharto, bersama 33 naskah kontrak karya lainnya yang disetujui waktu itu. Wilayah konsensi dalam kontrak karya meliputi 527.448 hektar di Desa Ratotok, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sejak tahun 1986 Newmont melakukan eksplorasi dan mulai tahun 1996 mulai berproduksi.

Bermula dari beroperasinya PT. Newmont Minahasa Raya  tersebut mulai bermunculan masalah-masalah terutama yang berkaitan terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, yakni produksi ikan merosot sebesar 70 persen dan penghasilan nelayan turun sebesar 50 persen (terjadi pada bulan Juli 1996, hanya empat bulan setelah NMR mulai mengoperasikan pertambangan mereka), jenis ikan yang berkurang (Setelah 1997, hanya tinggal 13 jenis ikan saja yang sekarang bisa ditemukan, padahal sebelumnya terdapat 59 jenis ikan yang ditemukan disekitar perairan teluk Buyat), sering ditemukan ikan mati secara massal akibat keracunan, perubahan kontur perairan serta terjadi pendangkalan akibat limbah yang terus menerus dibuang kelaut, kualitas air bersih masyarakat menurun, dan yang paling parah adalah timbulnya penyakit-penyakit aneh yang sebelum Newmont beroperasi tidak ditemukan.

Puncaknya ketika bermula pada tanggal 20 juli 2004, LSM Kelola Sulawesi Utara menyatakan lebih dari 100 warga Buyat, Ratatotok diduga menderita penyakit minamata akibat terkontaminasi logam berat Arsen (As) dan Merkuri (Hg). Gejala minamata tersebut ditemukan berdasarkan hasil penelitian sejumlah dokter Universitas Sam Ratulangi pada bulan Juli, disamping pernyataan para nelayan yang harus melaut sejauh 5-6 mil untuk menghindari pencemaran. Ikan yang diperoleh pun mengalami benjolan dan sejumlah warga setempat menderita penyakit kulit, kejang dan benjolan. Hal inilah juga dialami oleh salah seorang bayi yang bernama Andini Lenzun dan akhirnya meninggal dunia. Pada hari yang sama, empat warga Buyat yang didampingi oleh LBH Kesehatan, Yayasan Sahabat Perempuan, Yayasan Suara Nurani melaporkan Menkes dan PT. NMR ke Mabes Polri. Karena Menkes membiarkan terjadinya pencemaran sehingga warga Buyat mengalami sakit, cacat, dan meninggal. Sementara PT. NMR dituntut karena telah melakukan pencemaran.

Pada tanggal 21 Juli 2004 Manager Lingkungan dan Presiden Direktur PT. NMR serta Pelaksana Tugas Mineral dan Batu Bara ESDM menggelar konferensi pers. PT. NMR membantah pihaknya telah mencemari Laut Buyat dengan alasan selama ini pihaknya telah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak PT. NMR menuding bahwa pencemarnya adalah penambangan liar (PETI) dan akan melayangkan somasi pada pihak yang menyatakan pihaknya telah melakukan pencemaran. Direktur Eksekutif Nasional WALHI menilai pemerintah lambat dalam menyikapi kejadian tersebut. Seharusnya sebagai satu-satunya pertambangan yang beroperasi di sana PT. NMR harus ditindak tegas dan karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan menggugat PT. NMR.

Pada 22 juli 2004, pemerintah memberangkatkan tim terpadu untuk menyelidiki kasus pencemaran Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. Tim itu terdiri atas Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Departemen Kesehatan. Mereka akan mencari fakta kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah PT Newmont Minahasa Raya.

Penelitian lain dari dari Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara RI (Puslabfor Mabes Polri) yang menyebutkan telah terjadi pencemaran logam berat di Teluk Bayat, Minahasa, Sulawesi Utara. Tidak jauh berbeda dengan temuan Polri, Tim yang dibentuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup (terdiri dari peneliti Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), peneliti dari BPPT, LIPI, Universitas Sam Ratulangi, dan KLH) juga mendapatkan hasil temuan yang sama bahwa telah terjadi pencemaran logam berat di teluk buyat.

Akhirnya sesuai dengan rencana dan persetujuan Departemen Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) akan menghentikan pengolahan bijih emas pada 31 Agustus 2004. Namun pada 16 Februari 2006 telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan Newmont Minahasa Raya melalui Perjanjian Itikad Baik (Good Will Agreement) dengan salah satu klausul dalam perjanjian tersebut yakni PT. NMR memberi dana sebesar 30 juta dolar AS (±Rp.300 miliar) untuk program pengembangan masyarakat dan pemantauan lingkungan di Sulawesi Utara.

Dalam kasus pencemaran lingkungan PT Newmont Minahasa Raya ini, perusahaan mau tidak mau harus bertanggung jawab pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab yang bisa diberikan perusahaan kepada lingkungan dan masyarakt dalam konteks lingkungan hidup ini dapat berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat dan instansi terkait.

a.       Keadilan Kompensatoris (Compensatory Justice)

Berdasarkan keadilan ini perusahaan Newmont Minahasa Raya mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Keadilan kompensatoris mengacu kepada keadilan yang mesti diterima oleh individu atau sekelompok individu karena individu atau sekelompok individu tersebut mendapat kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam menerapkan prinsip keadilan kompensatoris perlu diperhatikan beberapa hal, yakni tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah atau disebabkan oleh kelalaian, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian, dan kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas.

 

b.      Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selain beberapa teori yang telah diutarakan di atas, masih ada satu teori lagi berkaitan dengan kerusakan dampak lingkungan oleh bisnis, yakni teori tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Tanggung jawab sosial dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung rugi seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

 

 

BAB IV

PEMBAHASAN

 

4.2  Krisis Lingkungan Hidup

Dalam situasi yang sekarang ini melanda tidak hanya negara maju namun juga negara berkembang, kegiatan bisnis menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan terutama pada lingkungan kawasan industri. Kawasan industri yang biasanya hampir selalu dikelilingi kawasan penghunian yang padat menimbulkan tidak hanya kerusakan lingkungan, bahkan berbagai penyakit yang mampu merusak kesehatan penduduk di sekitarnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pun tidak terbatas pada ruang lingkup daerah yang memiliki kepadatan penduduk dimana banyak sekali kegiatan bisnis yang dilakukan disana namun saat ini kerusakan lingkungan tersebut juga bisa melanda daerah-daerah yang semula bersih tanpa pencemaran. Bahkan karena inilah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan bisnis menjadi suatu permasalahan dunia yang menggloba seiring dengan dampak lingkungan yang terjadi di dunia.

Dikutip dari buku Pengantar Etika Bisnis, Kees Bertens (311)  mengemukakan terdapat enam masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan bisnis dalam dimensi global, diantaranya yaitu:

a.      Akumulasi bahan beracun

Pembuangan limbah dan sisa industri  kimia yang dilakukan oleh industri-industri dan kegiatan rumah tangga konsumsi mengakibatkan banyak sekali permasalahan lingkungan terutama pada tanah dan air. Banyaknya hasil pembuangan industri yang tanpa diolah lebih lanjut mengakibatkan pencemaran tanah dan air yang kemudian hari dapat menyebabkan kematian pada organism-organisme yang terdapat di dalamnya. Beberapa  zat-zat kimia yang digunakan industri seperti pestisida, fosfat, dan polystyrene merupakan zat yang dapat merusak lingkungan dan merusak jaringan di dalam tubuh pengonsumsinya. Pestisida yang digunakan pada industri produksi pangan dapat masuk ke dalam rantai makanan, fosfat dalam detergen dapat menambah populasi alga dalam air sungai sehingga mengurangi jumlah oksigen dalam air yang kemudian berdampak pada kematian organisme air, dan polystyrene yang sulit hancur secara alami dapat membebankan lingkungan. Selain itu juga dalam industri PLTN yang dapat beresiko pada lingkungan dan kesehatan manusia. PLTN  menghasilkan limbah nuklir yaitu plutonium yang mengandung radioaktivitas yang bertahan selama ribuan tahun dan membahayakan kesehatan manusia karena mengakibatkan kanker, keguguran, dan mutasi gen.

b.      Efek rumah kaca

Green house effect atau efek rumah kaca merupakan penyebab dari naiknya permukaan laut akibat suhu permukaan bumi yang tinggi. Karbondioksida yang dilepaskan dari permukaan bumi tidak dapat dipantulkan kembali ke luar atmosfer bumi dan sinar ultraviolet yang semakin membuat bumi panas akibat alat pemantul yaitu lapisan ozon mengalami penurunan jumlah. Karbondioksida yang bertahan dan tidak dapat dipantulkan kembali inilah yang mengakibatkan es dan salju di kutub mencair dan permukaan air laut naik. Karbondioksida ini terlepas dari pembakaran bahan bakar fosil, gas yang dikeluarkan manusia, kotoran sapi. Namun karbondioksida yang memegang peranan besar penyebab efek rumah kaca adalah dari pembuangan kendaraan bermotor dan industri. Hal ini berdampak pada daerah-daerah di pinggir laut yang akan tergenang air laut seperti Belanda dan Bangladesh serta perubahan iklim dunia seperti kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya.

c.       Perusakan lapisan ozon

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, efek rumah kaca disebabkan dari berkurangnya lapisan ozon yang memantulkan sinar ulraviolet ke luar atmosfer bumi. Sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi harus disaring oleh ozon dan akan dipantulkan kembali ke luar atmosfer bumi. Bila sinar ultraviolet tetap bertahan dalam bumi ini akan berdampak buruk pada kehidupan di dalamnya. Sinar ultraviolet dapat  mengakibatkan suhu bumi yang meningkat dan radiasinya yang merusak kulit bahkan menyebabkan kanker kulit, penyakit katarak, dan kerusakan bentuk kehidupan lainnya.

d.      Hujan asam

Acid rain atau hujan asam adalah hujan yang terbentuk dari gabungan asam dalam emisi industri dan air hujan yang mencemari daerah yang luas. Hujan asam ini dapat merusak hutan dan pohon-pohon yang tumbuh disana, mencemari air danau, dan merusak gedung dengan kandungan zat asam yang ada di dalamnya. Bagi manusia hujan asam ini dapat mengganggu kesehatan pada saluran pernapasan dan paru-paru.

e.       Deforestasi dan penggurunan

Semakin berkembangnya suatu bisnis dalam siklus hidupnya akan mendorong bisnis itu untuk lebih produktif. Begitu pula dengan bisnis kayu yang semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Kayu merupakan barang yang laris dalam bisnis sehingga para pebisnis berlomba-lomba menyediakan penawaran kayu. Namun semakin berkembangnya bisnis ini tidak sejalan dengan pembuatan kembali barang tersebut yaitu pohon. Teknologi yang modern pun menyediakan alat untuk menebang pohon dengan cepat dan efisien menyebabkan hutan yang semakin berkurang. Deforestasi besar-besaran ini berdampak besar pada lingkungan kita. Salah satu fungsi hutan menyerap karbondioksida yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan efek rumah kaca menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Bahkan bila penebangan tersebut dilakukan dengan tidak sistematis bisa menyebabkan erosi tanah yang pada akhirnya akan menyebabkan perguruan atau desertification. Bila terus dilakukan, deforestasi pada jankgka panjang bisa mengakibatkan perubahan ekstrim pada iklim dunia.

f.       Keanekaan hayati

Yang dimaksudkan keanekaan hayati atau biodiversitas di sini adalah jenis-jenis kehidupan yang ada di bumi. Keanekaan hayati pada masa depan sangat dibutuhkan terutama pada spesies yang saat ini belum diketahui manfaatnya, mungkin akan berguna pada masa depan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah kepunahan banyak spesies yang ada. Maka bila kerusakan habitat dan terutama penebangan hutan yang semakin banyak akan mempercepat terjadinya kepunahan banyak spesies saat ini.

Namun terkadang aspek-aspek yang dibahas menyangkut krisis lingkungan yang telah dibahas sebelumnya ini bisa jadi meleset dari perkiraan. Para ahli biologi dan geofisika bisa jadi menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis terutama industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun pada beberapa kasus justru sebaliknya. Pengeboran minyak yang dilakukan di Teluk Meksiko justru membantu industri perikanan di sekitarnya. Dibangunnya instalasi-instalasi pengeboran justru mempermudah ikan berkembang biak. Yang perlu diperhatikan bukan pada apakah kegiatan industri berdampak buruk pada lingkungan, namun dengan mengatasi dampak-dampak buruk akibat kegiatan industri. Isu kerusakan lingkungan akibat industri ini telah menjadi isu mengglobal yang harus dipandang sebagai masalah global dan ditangani secara global pula.

 

4.2  Lingkungan Hidup dan Ekonomi

a.      Lingkungan hidup sebagai “the commons”

Lingkungan hidup sebagai “the commons” sering dilakukan sejak Professor Garret Hardin dari Universitas Harvard menulis artikelnya “The Tragedy of The Commons”. Dalam pengandaian ini, lingkungan hidup dianggap sebagai ranah umum atau kepemilikan umum. The commons adalah ladang umum yang dulu dapat ditemukan dalam banyak daerah pedesaan di Eropa dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua penduduknya. Menurutnya, masalah lingkungan hidup dan kependudukan dapat dibandingkan dengan menghilangnya the commons. Maka diperlukan suatu jalan keluar yang membatasinya yaitu “freedom in a commons brings ruin to all” – membatasi kebebasan individu dan memberikannya pada kepentingan umum.Dalam kehidupan modern, the commons dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak bisa dipertahankan lagi melainkan diprivatisasi pada penduduk perorangan. Sehingga mulai muncul perubahan sosial-ekonomi yang besar di kalangan masyarakat, dengan adanya orang kaya (the landlords) yan memprivatisasi pemilikan tanah. The tragedy of the commons dapat dipadang sebagai kebalikan dari The invisible hands milik Adam Smith. Karena, bila semua orang mengejar kepentingan dan ambisinya sendiri, yang didapat bukan kemakmuran umum namun justru kehancuran bersama.

b.      Lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas

Dalam pengandaian ini, lingkungan hidup dianggap sebagai sumber-sumber daya alam yang tidak terbatas. Walaupun pada kenyataannya jumlah sumber daya alam memiliki kuantitas yang besar namun komponen di dalamnya merupakan hal yang terbatas. Sumber daya alam pun bisa mengalami kelangkaan. Bahkan yang awalnya dapat kita peroleh secara gratis bisa jadi harus kita bayar untuk mendapatkannya suatu saat nanti. Kini environmental economics sudah menjadi cabang ilmu ekonomi yang penting.Eksternalitas adalah faktor- faktor yang bersifat ekonomis tapi tetap tinggal di luar perhitungan ekonomis. Karena sumber daya alam yang berubah menjadi barang langka dan harus diberi harga ekonomis, maka lingkungan hidup bukan lagi hal yang eksternalitas.

c.       Pembangunan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus tidak mungkin dicocokkan dengan keadaan terbatas sumber daya alam terutama pada sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui. Ini memicu perlunya pembatasan pertumbuhan penduduk. Ekonomi harus mempertimbangkan adanya zero growth atau pertumbuhan nol atau pertumbuhan tidak sama sekali. Sustainable development mampu mengubah pandangan mengenai pertumbuhan penduduk yang bertentangan dengan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan memberikan jembatan kepada keduanya dengan memungkinkan pertumbuhan ekonomi asalkan prospek ekonomi (lingkungan hidup) berkualitas sama.

 

4.3  Hubungan Manusia dengan Alam

Masalah lingkungan hidup menimbulkan suatu cabang filsafat baru yang berkembang dengan cepat, yaitu filsafat lingkungan hidup. Di sini dibuka beberapa perspektif yang sama sekali baru, karena dalam refleksi filosofis selama ini belum pernah terpikirkan. Beberapa unsur dari filsafat lingkungan hidup perlu dibahas, sebab berkaitan erat dengan etika lingkungan hidup. Yang paling penting adalah pergeseran paradigma dalam menyoroti hubungan antara manusia dan alam.

Salah satu ciri khas dari sikap manusia modern adalah usahanya untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang bagaikan binatang buas yang perlu dijinakkan oleh manusia. Tujuan itu tercapai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Cara mendekati alam ini dapat disebut sikap teknokratis. Berkat cara kerja teknokratisnya manusia modern memang berhasil memperoleh banyak sekali manfaat. Bagi yang bisa membayar, hidup modern menjadi jauh lebih nyaman daripada hidup di zaman pramodern. Kita ingat saja pemakaian lemari es, alat penyejuk (AC), transportasi, telekomunikasi dan seribu satu fasilitas lain bagi yang dulu tidak mungkin dibayangkan.

Sekarang disadari bahwa kita harus meninjau kembali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak terpisah dari alam, apalagi bertentangan dengan alam, ia termasuk alam itu sendiri seperti setiap makhluk hidup lain. Pada dasarnya manusia adalah sebagian alam. Persatuannya dengan alam itu tidak pernah boleh dilupakan. Pandangan modern tentang alam adalah antroposentris, karena menempatkan manusia dalam pusatnya. Pandangan baru yang kita butuhkan bila kita ingin mengatasi krisis lingkungan, harus bersifat ekosentris, karena menempatkan alam dalam pusatnya.

Aliran dalam filsafat lingkungan yang dengan paling radikal mengemukakan pandangan ini adalah deep ecology. Gagasan deep ecology ini untuk pertama kali dikemukakan oleh filsuf Norwegia, Arne Naess, pada suatu kongres filsafat dan kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel. Deep ecology  sangat menekankan kesatuan alam. Semua makhluk hidup termasuk manusia, tercantum dalam alam menurut relasi-relasi tertentu. Setiap makhluk hidup menjadi sebagaimana adanya, karena interaksi dengan semua makhluk hidup lain dan dengan lingkungannya. Dari situ disimpulkan bahwa semua makhluk mempunyai nilai tersendiri, karena yang satu tidak mungkin hidup tanpa yang lain. Hal itu kadang-kadang disebut biospherical egalitarianism, yang tentu menjadi kontroversial, bila dimaksud bahwa semua makhluk hidup mempunyai nilai yang sama.

Deep ecology harus dibedakan dari shallow ecology, ekologi dangkal. Ekologi dangkal itu tidak pernah sampai pada akar masalah-masalah lingkungan hidup. Ia akan berusaha melestarikan lingkungan, supaya bermanfaat terus untuk manusia. Ia masih tercantum dalam suasana antroposentrisme. Ia hanya mengakui best nilai instrumental dari alam. Buat ekologi-dalam, alam mempunyai nilai intrinsik, artinya nilai sendiri, tak tergantung dari faktor luar.

Dengan menekankan nilai intrinsik dari alam, ekologi-dalam sudah menginjak wilayah etika. Dapat dimengerti juga, kalau ekologi-dalam tidak membatasi diri pada teori saja, tapi mengajak para peminat untu melibatkan diri dalam aksi yang kadang-kadang cukup radikal. Antara lain ada yang ingin berpegang teguh pada gagasan nature knows best, sehingga menolak dengan tegas setiap intervensi manusia dalam alam, khususnya manipulasi genetik. Yang menarik perhatian adalah 8 prinsip ekologi-dalam yang dirumuskan oleh dua pengarang Amerika. Daftar 8 prinsip ini bisa dilihat sebagai pandangan yang rata-rata dianut oleh pendukung ekologi-dalam.

1.      Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupunkehidupan bukan manusiawi di bumi mempunyai nilai intrinsik. Nilai-nilai ini tak tergantung dari bermanfaat tidaknya dunia bukan manusiawi untuk tujuan manusia.

2.      Kekayaan dan keanekaan bentu-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai sendiri.

3.      Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaan ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya.

4.      Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikuranginya secara substansial jumlah penduduk. Keadaan baik kehidupan bukan manusiawi memerlukan dikuranginya jumlah penduduk itu.

5.      Campur tangan manusia dengan dunia bukan manusiawi kini terlalu besar, dan situasi memburuk dengan cepat.

6.      Karena itu kebujakan umum harus berubah. Kebijakan itu menyangkut struktur-struktur dasar dibidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Keadaan yang timbul sebagai hasilnya akan berbeda secara  mendalam dengan struktur-struktur sekarang.

7.      Perubahan ideologis adalah terutama menghargai kualitas kehidupan (artinya manusia dapattinggal dalm situasi-situasi yang bernilai inheren), dan bukan berpegang pada standar kehidupan yang semakin tinggi. Akan timbul kesadaran mendalam akan perbedaan antara big (kuantitas) dan great (kualitas).

8.      Mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.

Banyak pandangan ekologi-dalam itu pantas dihargai secara positif, menurut hemat kami, manusia memang bisa dianggap sebagai sebagian alam. Pandangan ekosentris adalah benar, sejauh manusia tidak mungkin dilepaskan dari alam. Perlu diakui pula bahwa alam mempunyai nilai intrinsik, yang tidak tergantung pada manfaatnya untuk manusia. Dan gaagsan ini pasti punya konsekuensi besar untu etika. Khususnya etika bisnis harus memikirkan kedudukan alam sebagai stakeholder, di samping stakeholders lain yang sudah disebut sebelumnya.

 

4.4  Dasar Etika Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup

a.      Hak dan deontologi

Dalam artikelnya, William T. Blackstone mengajukan pikiran bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan berkualitas yang memungkinkan untuk hidup dengan baik. Dalam teori deontologi menyebutkan bahwa manusia selalu harus diperlakukan juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka. Manusia memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memiliki hidup dalam lingkungan yang berkualitas namun juga bertanggung jawab terhadap generasi sesudah kita dan keanekaragaman hayati, bukan pada hak mereka.

b.      Utilitarisme

Teori utilitarisme menyediakan dasar moral bagi tanggung jawab manusia untuk melestarikan lingkungan hidup. Bahkan teori ini bisa memberikan jalan keluar pada masalah atas hak lingkungan hidup. Teori utilitarisme menyebutkan bahwa suatu perbuatan atau aturan yang baik bila membawa keuntungan pada jumlah orang yang banyak dengan memaksimalkan manfaat. Sehingga sudah jelas bahwa pelestarian lingkungan hidup bermanfaat bagi banyak orang bahkan generasi yang selanjutnya.

c.       Keadilan

Dasar pada tanggung jawab melestarikan lingkungan juga adalah tuntutan etis yang mengharuskan keadilan. Dalam konteks lingkungan hidup yang digunakan adalah prinsip keadilan distributif dimana keadilan yang mewajibkan untuk saling membagi dengan adil. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

1.      Persamaan

Dalam sebagian besar kegiatan bisnis dapat kita lihat kesenjangan hasil yang didapat dalam sebuah bisnis. Dengan mengeksploitasi kekayaan alam para pemilik usaha bisa mendapat keuntungan banyak. Namun di sisi lain para orang kurang mampu justru mendapatkan kerugian dalam bisnis. Seperti masyarakat yang tinggal dalam lingkungan industri kimia, kerusakan lingkungan hidup akan banyak mereka rasakan. Hal inilah yang dianggap tidak adil. Pada konteks persamaan di keadilan distributif semua orang memiliki perlakuan yang sama. Sehingga lingkungan hidup harus dilestarikan dan pemanfaatannya dengan menggunakan cara persamaan.

2.      Prinsip penghematan adil

”the just savings principle” artinya kita harus menghemat dalam memakai sumber daya alam, sehingga nantinya masih tersisa cukup untuk generasi-generasi yang akan datang. Keadilan hanya menuntut bahwa kita meninggalkan sumber-sumber energi alternatif bagi generasi yang akan datang. Dalam prinsip penghematan adil, kita wajib mewariskan lingkungan hidup seperti yang ada saat ini agar mereka bisa hidup pantas seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga semua generasi akan menerima prinsip prnghematan adil sebagai cara yang adil untuk membagi.

3.      Keadilan sosial

Keadilan sosial berbeda dengan keadilan individu dimana pelaksanaan keadilan tidak bergantung pada kemauan orang tertentu melainkan pada struktur-struktur yang ada dalam masyarakat. Seperti menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke suatu tempat untuk mengurangi efek rumah kaca itu tidak membantu selama masih ada jutaan orang tetap menggunakan kendaraan bermotor. Permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dalam lingkup individu, nasional, bahkan regional. Permasalahan ini telah mencapai global. Langkah-langkah sederhana memang tidak mempunai banyak arti dalam skala yang kecil, namun bila dilaksanakan bersama-sama akan mencapai kemajuan besar dalam memperbaiki dan melestarikan lingkunga hidup.

4.5  Implementasi Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup

Apabila suatu kegiatan bisnis hanya bisa memberikan efek negatif, salah atu tindakan radikal yang bisa diambil adalah dengan melarang seluruh bentuk kegiatan bisnis terutama industri. Namun hal seradikal ini bisa jadi merupakan hal yang menentang suatu prinsip hak seseorang. Bahkan bila hak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sangat diperlukan tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan terhadap faktor-faktor lainnya.

a.      Siapa harus membayar?

Terdapat dua jwaban untuk menjawab pertanyaan siapa yang harus membayar seluruh akibat dari pencemaran lingkungan:

1.      The polluter pays. Yang dimaksud dengan si pencemar membayar adalah orang atau perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan harus menanggung biaya untuk membersihkan pencemaran hingga kembali seperti semula. Namun menentukan siapa yang membuat pencemaran dan siapa yang mebuat pencemaran lebih banyak sangat sulit untuk ditentukan. Apalagi bila pencemaran sudah terjadi sebelumnya dan dilakukan oleh generasi sebelum kita. Kita akan sulit mengidentifikasi siapa yang harus menanggungnya.

2.      Those who will benefit from environmental improvement should pay the cost. Yang dimaksud dengan yang ingin menikmati lingkungan bersih harus menanggung biayanya adalah orang-orang yang berusaha menikmati lingkungan yang bersih. Namun prinsip ini memiliki kesulitan apabila seseorang membayar, namun di lain pihak ada yang tidak membayar namun ikut menikmatinya. Prinsip ini tidak menghiraukan tanggung jawab dan dianggap tidak adilsehingga tidak boleh dibebankan pada orang lain saja.

Dalam konteks lingkungan hidup yang global seperti saat ini, masing-masing Negara memiliki andil dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup tanpa terkecuali. Negara maju memiliki tanggung jawab terbesar dalam melestarikan karena mereka mengakibatkan pencemaran lingkungan lebih banyak dibanding negara lain.

b.      Bagaimana beban dibagi?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membayar akibat pencemaran lingkungan, kini muncul pertanyaan bagaimana pembayaran itu dibagi sehingga dapat adil pada seluruh negara terutama pada setiap industri.

1.      Pengaturan.

Cara pertama adalah membuat peraturan mengenai polusi dari industri. Peraturan itu bisa melarang membuang limbah beracun dalam air sungai atau laut dan menentukan denda bila peraturan itu dilanggar. Atau peraturan bisa menetukan tingginya cerobong dan kuantitas emisi beracun berapa boleh dibuang ke dalam udara melalui cerobong-cerobong itu dan banyak hal lain lagi. Kekuatan pengaturan itu adalah bahwa pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum. Bagi yang melanggar ada sanksinya. Dipandang dari sudut moral, bisa dikatakan juga bahwa pengaturan ini cukup fair, karena diterapkan dengan cara yang sama kepada semua industri.

Tetapi cara menangani masalah lingkungan ini mempunyai beberapa kelemahan yang dapat disingkatkan sebagai berikut.

a.       Pelaksanaan kontrol terhadap peraturan-peraturan macam itu menuntut tersedianya teknologi tinggi serta personel berkualitas dan karena itu menjadi mahal. Instansi pengontrolan pemerintah tidak mungkin menguasai seluk-beluknya begitu banyak industri yang berbeda. Karena itu mudah terjadi kesalahan, sehingga dari beberapa industri dituntut terlalu banyak, sedangkan industri lain barangkali lolos dari pengontrolan yang tepat.

b.      Pengontrolan efektif menjadi suatu kesulitan ekstra untuk negara-negara berkembang. Kalau negara industri maju sudah mengalami banyak kesulitan dengan mengontrol peraturan lingkungan, apalagi negara berkembang yang tidak cukup menguasai teknologi canggih. Karena alasan finansial pula tidak dapat diharapkan negara berkembang memiliki instansi pengontrolan yang efektif.

c.       Di satu pihak pengaturan tentang lingkungan dapat diterapkan dengan cara egalitarian untuk semua industri dan karena itu harus dianggap fair. Tetapi di lain pihak situasi semua industri dan lokasi tidak sama juga, sehingga penerapan norma-norma yang sama kadang-kadang menjadi tidak efektif. Misalnya, bisa saja bahwa cerobong-cerobong sebuah pabrik yang letaknya di pinggir laut hampir tidak mengganggu kualitas udara, sedangkan cerobong-cerobong dari seratus pabrik dekat tempat pemukiman padat sangat mencemari udara, walaupun emisi masing-masing pabrik hanya separuh dari pabrik pertama tadi.

d.      Pengaturan di bidang polusi industri dapat menimbulkan suatu sikap minimalistis pada bisnis. Mereka hanya berusaha untuk tidak melanggar peraturan (kalau pengontrolan memang efektif), tapi barangkali mereka bisa melakukan lebih banyak tanpa kerugian ekonomis. Melalui pengaturan, bisnis tidak mendapat motivasi kuat untuk berusaha optimal bagi kualitas lingkungan.

e.       Kesulitan lain adalah bahwa pengaturan ketat bisa menimbulkan efek negatif untuk ekonomi. Pabrik-pabrik yang tidak mungkin memenuhi norma peraturan barangkali harus ditutup, sehingga akan mengakibatkan pengangguran dan masalah ekonomis lain untuk masyarakat bersangkutan. Bisa juga bisnis memindahkan industri yang mengakibatkan polusi ke negara lain yang tidak mempunyai peraturan tegas. Kalau begitu, pada taraf global tidak ada perbaikan lingkungan sama sekali.

2.      Insentif

Cara menangani biaya perbaikan lingkungan yang menemui lebih banyak simpati pada bisnis adalah memberikan insentif kepada industri yang bersedia mengambil tindakan khusus untuk melindungi lingkungan. Misalnya, dengan memberikan bersyarat lunak, subsidi, pengurangan pajak atau sebagainya, kepada industri yang memakai energi terbarukan seperti energi angin, surya, panas bumi dan lain-lain. Atau insentif berupa penghargaan bagi perusahaan yang mempunyaijasa khusus dalam memperbaiki lingkungan. Kekuatan cara ini adalah bahwa peranan pemerintah dengan itu dapat dikurangi dan inisiatif bebas dari bisnis dimajukan. Bisnis tidak dipaksakan seperti dengan cara pertama. Dengan demikian bisa dihindarkan juga penutupan perusahaan atau pemindahan pabriknya ke tempat lain, karena tidak mampu memenuhi peraturan tentang polusi.

Tetapi cara ini mempunyai juga beberapa kelemahan.

a.       Metode ini akan berjalan perlahan-lahan. Padahal, banyak masalah polusi yang disebabkan oleh industri harus segera diatasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

b.      Cara ini menguntungkan para pencemar. Mereka yang sudah lama memproduksi barang yang ramah lingkungan tidak memperoleh manfaat dari metode insentif ini. Apalagi, kontrol dari pihak pemerintah di sini agak sulit dijalankan, sehingga insentif ini mudah disalahgunakan atau tidak diterapkan pada semua perusahaan dengan cara yang sama.

3.      Mekanisme harga

Mereka yang mementingkan ekonomi pasar bebas, cenderung memasang harga pada polusi yang disebabkan industri. Pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi harus membayar sesuai dengan kuantitas emisi dan tingkatan pencemaran. Dengan kata lain, dipungut pajak lingkungan dari industri yang besarnya sesuai dengan polusi yang disebabkan. Dengan demikian mengakibatkan polusi menjadi sama dengan menambahkan biaya produksi, sehingga harga produk menjadi lebih mahal dan konkurensi dengan pesaing bertambah sulit. Secara otomatis bisnis akan berusaha agar biaya produksinya serendah mungkin dan karena itu akan berusaha pula agar polusi yang disebabkan oleh kegiatan ekonomisnya seminimal mungkin. Cara berproduksi yang paling bersih menjadi juga cara berproduksi yang paling murah.

Mekanisme harga ini memungkinkan lagi beberapa variasi sesuai dengan situasi. Polusi di daerah di mana industri hanya sedikit, bisa dibebankan dengan harga lebih rendah ketimbang polusi di daerah industri padat. Dan di daerah industri padat di Eropa atau Amerika Serikat bisa dipasang harga polusi lebih tinggi waktu musim panas, ketimbang musim dingin, karena polusi waktu musim panas mempunyai dampak paling jelek atas lingkungan.

Cara menangani biaya pencemaran ini mempunyai keuntungan bahwa yang harus membayar di sini adalah si pencemar. Banyak ekonom akan menyetujui cara ini, karena dengan demikian beban pada lingkungan tidak lagi dijadikan suatu eksternalitas ekonomis tetapi dimasukkan dalm biaya produksi. Secara teoritis, industri  bisa diwajibakan membayar untuk setiap polusi yang disebabkannya. Suatu kesulitan adalah mengukur dengan persis kuantitas polusi dan tingkatan jeleknya suatu polusi. Tetapi kesulitan ini secara teknis bisa diatasi.

Dibandingkan dengan para ekonom, para pejuang lingkungan (the environmentalists) pada umumnya tidak begitu antusias tentang metode ini, terutama para penganut deep ecology. Mereka menekankan bahwa mengkalkulasikan biaya kerusakan lingkungan hidup ke dalam harga produk secara implisit tetap mengizinkan polusi dan perusakan lingkungan. Dengan demikian hanya toleransi ekonomis dari masyarakat dipertimbangkan, bukan “toleransi” alam atau kemampuan alam untuk membersihkan diri.

c.       Etika dan hukum lingkungan hidup

Apa yang berlaku tentang etika bisnis pada umumnya, berlaku juga mengenai masalah lingkungan hidup. Pebisnis belum tentu memenuhi norma-norma etika, bila ia berpegang pada aturan-aturan hukum. Memang benar, sebagian besar hukum mempertegas norma-norma etika tetapi hal itu tidak berarti bahwa hukum menampung semua nilai dan norma etika. Etika secara logis mendahului hukum dan refleksi etis selalu harus mendampingi dan menilai hukum. Pebisnis juga belum tentu berlaku etis, bila ia berpegang pada semua aturan hukum tentang lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup hingga tidak bisa diperbaiki lagi selalu harus dianggap tidak etis, juga kalau tidak atau belum dilarang menurut hukum. Jika besok diberlakukan peraturan hukum yang melarang membuang limbah industri dalam sungai, perusahaan yang masih melakukannya hari ini tidak melanggar hukum. Tetapi dari segi etika bagaimana? Atau bila cara berproduksi yang tertentu dilarang menurut hukum di dalam negeri, perusahaan bisa memindahkan pabriknya ke negara lain di mana tidak ada peraturan hukum semacam itu. Menurut hukum perilaku seperti itu diperbolehkan saja, tetapi menurut etika bagaimana? Di sisi lain, jika satu perusahaan berlaku etis dengan tidak membuang limbah ke dalam sungai, sedangkan begitu banyak perusahaan lain membuang limbah seenaknya, sikap etisnya yang sangat terpuji itu sama sekali tidak efektif. Barangkali kita semua sepakat bahwa perilaku semua perusahaan kecuali yang satu itu tidak etis, namun mereka lakukan juga, karena dari segi ekonomis lebih menguntungkan. Bagi mereka motivasi untung lebih kuat daripada motivasi moral. Pada 1981 Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat mengeluarkan executive order yang memerintahkan mencek semua peraturan lingkungan baru dengan cost-benefit analysis sebelum diimplementasikan. Dengan itu ia menempatkan keuntungan bisnis di atas kepentingan lingkungan hidup.

Kepatuhan pada norma etika tidak bisa dipaksakan. Karena itu terutama dalam konteks lingkungan hidup ini kita sangat membutuhkan peraturan hukum. Lingkungan hidup hanya bisa dilindungi dengan baik, jika tercipta peraturan hukum yang efektif dan lengkap demi tujuan itu. Mestinya bisnis bersedia membantu dalam membuat sistem peraturan hukum lingkungan yang baik. Sebab, menciptakan peraturan-peraturan itu tidak mudah, karena materinya sangat teknis dan canggih. Dalam hal ini bisnis mempunyai keahlian lebih banyak daripada pemerintah. Dan sistem hukum lingkungan yang baik adalah demi kepntingan semua pihak, termasuk bisnis sendiri. Harus dianggap tidak etis, bila bisnis dengan lobbying atau caralain mencoba menghambat terbentuknya peraturan hukum lingkungan, karena menyadari konsekuensi ekonomisnya yang berat. Dalam materi yang begitu penting seperti pelestarian lingkungan hidup, mereka seharusnya bersedia menempatkan kepentingan lingkungan di atas segala kepentingan lainnya.

Kalau sudah ada sistem peraturan lingkungan yang baik, masalahnya belum selesai, sebab masih tinggal pelaksanaan. Justru karena segi teknisnya sering kali sangat kompleks, pengontrolan di bidng ini menjadi amat sulit. Pihak kepolisisan dan kejaksanaan kerap kali tidak mempunyai personel dan keahlian cukup untuk mengontrol polusi dengan efektif. Karena itu kans untuk ditangkap bila melanggar, bagi perusahaan barangkali tidak besar. Apalagi, denda acap kali relatif kecil, sehingga bagi perusahaan lebih menguntungkan membayar denda daripada membangun instalasi mahal untuk mengurangi polusi atau mengolah limbah. Karena itu setelah terbentuk sistem peraturan lingkungan yang baik, tetap diperlukan kemauan moral dari dunia bisnis untuk mewujudkan tujuannya.

Malah pelaksanaan peraturan-peraturan hukum pda taraf nasional belum cukup. Polusi yang disebabkan industri tidak berhenti pada perbatasan negara. Peraturan hukum lingkungan harus dibuat pada taraf internasional dan dikontrol juga. Hal itu tentu lebih sulit lagi untuk dipaksakan dan hanya bisa dilaksanakan, bila negara-negara bersangkutan menyetujui. Kini permulaannya sudah ada dengan Agenda 21 dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro (1992) walaupun sampai sekarang hasilnya sangat mengecewakan.

Karena semua pertimbangan ini, kita tidak mungkin berhasil dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, jika bisnis tidak ikut menegakkan etika dan hukum di bidang ini. Khusus dari sudut etika, perlu ditekankan bahwa bisnis mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak merusak lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, kami berpendapat bahwa tanggung jawab bisnis tidak terbatas pada segi negatif saja. Bisnis mempunyai juga tanggung jawab positif untuk mengajukan pelestarian lingkungan hidup. Bisnis wajib memberi kontribusi kepada perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, sejak permulaan industrialisasi bisnis telah merusak lingkungan. Selama satu abad lebih industri tidak memiliki wawasan lingkungan. Kita membutuhkan waktu lama, sebelum hal itu disadari dengan jelas. Kini bisnis wajib membantu mengoreksi tradisi lama yang buruk itu. Kedua, alam mempunyai nilai sendiri. Anggapan lama bahwa alam hanya merupakan instrumen untuk dimanfaatkan oleh manusia, harus ditinggalkan. Jika alam mempunyai nilai sendiri, ia patut dihormati pula. Karena manusia termasuk alam, dengan menghormati dan memelihara alam manusia serentak juga menghormati masa depannya sendiri.

Tetapi jika bisnis mempunyai tanggung jawab moral, dalam arti kewajiban positif untuk memajukan kepentingan lingkungan hidup, hal itu tidak berarti bahwa seluruh tanggung jawab harus dipikul oleh produsen saja. Produsen dan  konsumen bersam-sam memikul tanggung jawab itu. Dalam segala pertimbangannya, produsen harus menomorsatukan kepentingan lingkungan hidup. Tentu saja tujuan mencari untung tidak pernah dapat dilepaskannya. Tetapi jika ia mempunyai pilihan antara cara berproduksi lebih beruntung dengan merugikan lingkungan dan cara berproduksi dengan untung lebih kecil tapi rmah lingkungan, ia wajib memilih kemungkinan kedua. Kepentingan lingkungan harus diberi prioritas tinggi dalam segala rencana dan kegiatan produsen. Di sisi lain, dalam membeli produk, konsumen pun harus sadar lingkungan. Walaupun harga produk tertentu lebih murah daripada produk lain, ia harus memilih produk kedua, jika diketahui produk pertama merusak lingkungan. Kualitas lingkungan harus mendapat prioritas tinggi juga untuk konsumen. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kesadaran lingkungan dari konsumen sudah mulai terbentuk, terutama di Eropa Barat. Salah satu contoh adalah pemakaian ecolabel. Label khusus ini dipasang pada produk yang dapat dipastikan tidak merusak lingkungan. Antara lain dipakai untuk produk kayu tropis. Jika produk itu dilengkapi dengan ecolabel,  sudah terjamin produk itu dibuat dengan tidak merusak hutan tropis.Ecolabel itu dikeluarkan oleh suatu lembaga independen (bukan oleh produsen) yang mempergunakan kriteria  jelas dan ketat. Tentu saja, efisiensi label itu seratus persen tergantung pada kredibilitas lembaga tersebut. Lembaga-lembaga konsumen juga bisa menilai produk dan jasa dari sudut pandang dampaknya terhadap lingkungan dan dalam hal ini memberi penyuluhan kepada anggotanya. Cara ampuh lain lagi yang dimiliki oleh konsumen adalah memboikot produk-produk dari perusahaan yang diketahui merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan media komunikasi modern boikot seperti itu tidak sulit diselenggarakan. Sangat diharapkan, kesadarn lingkungan pada konsumen akan bertambah besar. Jumlah produsen dalam masyarakat sangat terbatas, sedangkan jumlah konsumen luas sekali, sehingga pengaruh mereka bisa besar pula.

 

 

 

BAB V

KESIMPULAN

 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dapat beberapa kesimpulan mengenai etika, bisnis, dan lingkungan hidup. Kesimpulan-kesimpulan tersebut yaitu:

a.       Dalam dimensi global lingkungan hidup terdapat enam masalah krisis lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat global yaitu akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi dan penggurunan, dan keanekaan hayati.

b.      Keterkaitan lingkungan hidup dan ekonomi terlihat dalam perspektif lingkungan hidup sebagai the commons, ketidakeksternalitasnya lagi lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

c.       Hubungan manusia dengan alam terlihat dari pandangan bahwa pendekatan teknokratis membawa dampak positif dan negatif serta dalam menghadapi krisis lingkungan hidup, masyarakat modern berpendapat ekosentris dengan alam sebagai pusatnya.

d.      Dasar etika tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah hak dan deontologi, utilitarisme, dan keadilan.

e.       Cara mengimplementasi tanggung jawab terhadap lingkungan adalah dengan menentukan siapa yang harus membayar dan bagaimana beban tersebut dibagi.

 

Subscribe to receive free email updates: