Perjanjian Kerja

Pengantar

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sebuah hubungan kerja. Perjanjian ini merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja di mana pekerja menyetujui untuk bekerja dengan imbalan tertentu sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pengusaha. 

Pentingnya perjanjian kerja adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul selama hubungan kerja berlangsung.

JenisJenis Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja di Indonesia diatur oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta diperkuat oleh berbagai peraturan pemerintah lainnya. Berdasarkan durasi hubungan kerja, perjanjian kerja dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak menetapkan batas waktu atau tanggal berakhirnya hubungan kerja. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk pekerjaan tetap yang sifatnya kontinu dan berkesinambungan. Pekerja dalam PKWTT memiliki hak yang lebih banyak, seperti jaminan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sah dan hak atas kompensasi jika terjadi PHK.

Contoh Kasus: Seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan manufaktur yang bekerja tanpa batasan waktu dan berhak mendapatkan berbagai tunjangan serta pesangon jika diberhentikan.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT adalah perjanjian kerja yang memiliki batas waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau proyek tertentu yang memiliki tenggat waktu. PKWT harus dilakukan secara tertulis dan tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jika perjanjian ini tidak diperpanjang setelah habis masa berlaku, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya.

Contoh Kasus: Seorang pekerja kontrak yang dipekerjakan untuk proyek konstruksi yang akan selesai dalam waktu satu tahun. Setelah proyek selesai, kontrak kerja berakhir, dan hubungan kerja dianggap selesai.

Unsur-Unsur yang Harus Ada dalam Perjanjian Kerja

Sebuah perjanjian kerja yang sah menurut hukum harus memuat beberapa unsur penting, baik dalam PKWTT maupun PKWT. Beberapa unsur yang harus ada adalah:

1. Identitas Para Pihak

Perjanjian harus mencantumkan identitas pekerja dan pengusaha dengan jelas, termasuk nama, alamat, dan posisi pekerja di dalam perusahaan.

2. Jabatan atau Pekerjaan yang Dilakukan

Jabatan atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja harus dijelaskan secara rinci. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja selama bekerja.

3. Upah dan Komponen Upah

Salah satu unsur penting dalam perjanjian kerja adalah besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Selain upah pokok, harus dijelaskan komponenkomponen upah lain seperti tunjangan, bonus, atau insentif.

4. Jangka Waktu Perjanjian (untuk PKWT)

Jika perjanjian kerja bersifat sementara (PKWT), maka durasi atau jangka waktu perjanjian harus dijelaskan secara rinci, termasuk kapan perjanjian akan dimulai dan kapan akan berakhir.

5. Hak dan Kewajiban Kedua Pihak

Hakhak pekerja, seperti hak atas upah, tunjangan, dan jaminan sosial, serta kewajibankewajiban yang harus dipenuhi, seperti disiplin kerja dan penyelesaian tugas, harus tertulis dalam perjanjian. Demikian juga hak dan kewajiban pengusaha.

6. Sanksi dan Penyelesaian Perselisihan

Setiap perjanjian kerja harus mencantumkan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, serta sanksi yang dapat dikenakan jika ada pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.

Prosedur Pembuatan dan Pengakhiran Perjanjian Kerja

Prosedur pembuatan perjanjian kerja harus dilakukan dengan hatihati agar memenuhi ketentuan hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi kedua belah pihak.

1. Pembuatan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian kerja melibatkan beberapa langkah berikut:

• Negosiasi: Sebelum perjanjian dibuat, pihak pekerja dan pengusaha melakukan negosiasi terkait hak dan kewajiban masingmasing pihak, termasuk kesepakatan mengenai upah, jam kerja, dan fasilitas lain.
• Penulisan Perjanjian: Setelah negosiasi mencapai kesepakatan, perjanjian kerja disusun secara tertulis. Penting untuk mencantumkan unsurunsur yang harus ada dalam perjanjian agar perjanjian tersebut sah secara hukum.
• Penandatanganan Perjanjian: Setelah perjanjian disusun, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian tersebut sebagai tanda kesepakatan. Pada tahap ini, sebaiknya perjanjian juga disaksikan oleh pihak ketiga yang netral.
• Pendaftaran Perjanjian (untuk PKWT): Dalam kasus PKWT, perjanjian kerja harus didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

2. Pengakhiran Perjanjian Kerja

Pengakhiran perjanjian kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, baik yang disebabkan oleh berakhirnya masa kerja yang telah ditentukan atau karena salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja dengan alasan tertentu. Beberapa mekanisme pengakhiran perjanjian kerja di Indonesia meliputi:

• Berakhirnya PKWT: Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir secara otomatis ketika jangka waktu yang disepakati habis. Tidak diperlukan prosedur pemutusan hubungan kerja formal, namun pengusaha tetap diwajibkan untuk membayar hakhak pekerja seperti upah terakhir dan kompensasi (jika ada).
• PHK (Pemutusan Hubungan Kerja): Untuk PKWTT, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah, misalnya karena pelanggaran berat oleh pekerja, perampingan perusahaan, atau kebangkrutan perusahaan. PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemberian pesangon.
• Pengunduran Diri: Pekerja juga memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja melalui pengunduran diri. Namun, pengunduran diri harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja, seperti memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu (biasanya 30 hari).

Dampak Hukum dari Pelanggaran Perjanjian Kerja

Pelanggaran terhadap perjanjian kerja dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pihak yang melanggar. Beberapa dampak hukum dari pelanggaran perjanjian kerja adalah:

1. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Jika pengusaha memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang sah, pekerja berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan dapat memerintahkan pengusaha untuk membayar pesangon, ganti rugi, atau mempekerjakan kembali pekerja tersebut.

2. Tuntutan Ganti Rugi

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian kerja, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa kompensasi finansial atau pemulihan hakhak yang dilanggar.

3. Sanksi Disiplin

Dalam beberapa kasus, pelanggaran perjanjian oleh pekerja dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi disiplin, seperti teguran, penurunan jabatan, atau bahkan PHK dengan atau tanpa pesangon, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Contoh Perjanjian Kerja yang Efektif

Berikut adalah contoh sederhana perjanjian kerja yang efektif, yang mencakup unsurunsur dasar yang diperlukan:

Perjanjian Kerja

Pada hari ini, [Tanggal], telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

1. Nama Pengusaha: PT XYZ

2. Alamat: Jl. ABC No. 123, Jakarta

3. Nama Pekerja: Bapak/Ibu [Nama Pekerja]

4. Alamat Pekerja: Jl. DEF No. 456, Jakarta

Bahwa pengusaha dengan ini menyatakan mempekerjakan pekerja sebagai [Jabatan/Posisi] di perusahaan PT XYZ, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang Dilakukan:

Pekerja akan menjalankan tugas sebagai [Jabatan/Posisi] dengan tanggung jawab utama mencakup [Rincian Pekerjaan].

2. Upah dan Fasilitas:

Pengusaha setuju untuk membayar upah sebesar Rp [Jumlah] per bulan, serta memberikan tunjangan [Jenis Tunjangan] dan fasilitas [Jenis Fasilitas].

3. Jam Kerja:

Jam kerja yang berlaku adalah dari pukul [Waktu Mulai] hingga pukul [Waktu Selesai], dengan istirahat selama [Durasi Istirahat].

4. Masa Berlaku Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal [Tanggal Mulai] dan berakhir pada tanggal [Tanggal Selesai] (jika PKWT).

5. Hak dan Kewajiban Pekerja:

Pekerja berhak atas cuti tahunan, jaminan sosial, serta hakhak lain yang diatur oleh UndangUndang No. 13 Tahun 2003.

6. Pengakhiran Perjanjian:

Pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang, termasuk pemutusan hubungan kerja dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya.

7. Penyelesaian Perselisihan:

Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah atau, jika diperlukan, melalui pengadilan hubungan industrial.

[Tanda Tangan Pihak Pengusaha]

Nama:

Jabatan:

[Tanda Tangan Pihak Pekerja]

Nama:

Daftar Pustaka

1. International Labour Organization (ILO). (2019). Labour Law: A Global Overview. Geneva: ILO.
2. Indonesia, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Blanpain, R. (2014). Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies. Kluwer Law International.
4. Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
5. Silalahi, U. (2018). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Subscribe to receive free email updates: