Dasar-Dasar Hukum Perburuhan

Pendahuluan

Hukum perburuhan merupakan cabang hukum yang berfokus pada hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks ketenagakerjaan. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hakhak pekerja, memberikan kerangka kerja bagi pengusaha, serta memastikan adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja. Dalam perkembangannya, hukum perburuhan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berkeadilan, terutama di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.

PrinsipPrinsip Hukum Perburuhan

Prinsipprinsip hukum perburuhan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hakhak pekerja dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Beberapa prinsip dasar yang mendasari hukum perburuhan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial di tempat kerja, terutama bagi pekerja yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Keadilan sosial diwujudkan melalui upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan kesehatan, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sepihak.

2. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip penting dalam hukum perburuhan, yang menjamin bahwa setiap pekerja memiliki hak yang sama di tempat kerja, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh berbagai peraturan perundangundangan, termasuk UU No. 13 Tahun 2003, yang melarang diskriminasi di tempat kerja.

3. Prinsip Kebebasan Berorganisasi

Salah satu hak fundamental dalam hukum perburuhan adalah kebebasan bagi pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. Prinsip ini diakui oleh International Labour Organization (ILO) dan juga diterapkan dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia. Serikat pekerja berfungsi sebagai wadah bagi pekerja untuk memperjuangkan hakhak mereka melalui perundingan kolektif.

4. Prinsip Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam hukum perburuhan, pekerja memiliki hak atas perlindungan dari PHK yang tidak adil. Pekerja hanya dapat diPHK berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang. Di Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa PHK harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan melibatkan peran pemerintah jika terjadi sengketa.

UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah landasan hukum utama yang mengatur segala hal terkait ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari hakhak pekerja, kewajiban pengusaha, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

1. Hak dan Kewajiban Pekerja

UU No. 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja. Hakhak pekerja yang diatur dalam UU ini meliputi hak atas upah yang layak, hak atas jaminan kesehatan, hak atas waktu istirahat, serta hak untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja.

2. Kewajiban Pengusaha

Pengusaha diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk memberikan upah sesuai dengan standar yang ditetapkan, menyediakan kondisi kerja yang aman, serta memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Pengusaha juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari diskriminasi.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Salah satu isu yang diatur secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2003 adalah PHK. Undangundang ini memberikan pedoman tentang kapan dan bagaimana PHK dapat dilakukan secara sah. PHK harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan sah, serta harus melalui proses mediasi jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

Peraturan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan

Selain UU No. 13 Tahun 2003, terdapat berbagai peraturan pemerintah yang juga mengatur aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa peraturan penting tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penetapan upah minimum serta hak pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuan dari PP ini adalah untuk menjamin bahwa setiap pekerja menerima upah yang layak, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PP ini merupakan bagian dari implementasi UndangUndang Cipta Kerja yang mengatur tentang perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu. PKWT memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, namun juga menetapkan hakhak bagi pekerja kontrak.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program JKP memberikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses ke pelatihan kerja, serta bantuan penempatan kerja. JKP bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja.

Perbandingan Hukum Perburuhan Internasional

Hukum perburuhan di setiap negara memiliki karakteristik yang berbedabeda, namun banyak negara mengadopsi prinsipprinsip dasar yang dianjurkan oleh ILO. Berikut adalah perbandingan antara hukum perburuhan di Indonesia dengan beberapa negara lain:

1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, hukum perburuhan lebih fokus pada kebebasan berorganisasi dan perundingan kolektif melalui serikat pekerja. Sistem hubungan industrial di Amerika cenderung bersifat "atwill employment", yang berarti pengusaha dan pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja kapan saja tanpa alasan khusus, kecuali dalam kasus yang dilindungi undangundang.

2. Jerman

Di Jerman, sistem hubungan industrial dikenal dengan nama "codetermination", di mana pekerja memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan, terutama melalui dewan kerja. Ini memberikan pekerja pengaruh yang lebih besar dalam hal pengelolaan perusahaan dibandingkan dengan negaranegara lain.

3. Jepang

Di Jepang, hubungan industrial cenderung lebih harmonis dan fokus pada loyalitas serta hubungan jangka panjang antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja sangat jarang terjadi, dan perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan pekerja selama mungkin.

Penerapan Hukum Perburuhan dalam Praktik

Penerapan hukum perburuhan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kepatuhan dari pihak pengusaha. Beberapa isu yang sering muncul dalam penerapan hukum perburuhan adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum

Meskipun pemerintah telah menetapkan upah minimum, masih banyak perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai dengan ketentuan ini. Penegakan hukum yang lemah serta rendahnya kesadaran pekerja terhadap hakhak mereka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktik ini.

2. Kondisi Kerja yang Aman

Kondisi kerja yang aman dan sehat merupakan hak pekerja yang diatur oleh undangundang, namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang abai terhadap kewajiban ini. Beberapa industri, terutama di sektor manufaktur dan konstruksi, sering kali menghadapi masalah terkait keselamatan kerja.

3. Serikat Pekerja

Meskipun hukum menjamin kebebasan berorganisasi, pada kenyataannya banyak perusahaan yang menghalangi terbentuknya serikat pekerja. Hal ini sering kali terjadi di perusahaanperusahaan besar yang takut bahwa serikat pekerja akan memengaruhi kebijakan perusahaan.

Daftar Pustaka

1. ILO. (2019). Labour Law and Industrial Relations in the United States. International Labour Organization.
2. Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
3. Blanpain, R. (2012). Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies. Kluwer Law International.
4. Dharma, S. (2013). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
5. Silalahi, U. (2018). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.

Subscribe to receive free email updates: