Sistem Perpajakan di Indonesia

 

Pengantar

Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sistem perpajakan yang terus berkembang sesuai dinamika global dan kebutuhan domestik. 

Topik ini membahas prinsip-prinsip perpajakan, perbedaan antara self-assessment system dan official assessment system, serta struktur administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, akan dibahas studi kasus tentang perbandingan sistem perpajakan di negara maju dengan sistem perpajakan Indonesia.

Prinsip-Prinsip Perpajakan

Prinsip perpajakan merupakan landasan filosofis dan teknis yang digunakan untuk merancang sistem perpajakan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil, efisien, dan efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip utama perpajakan:

1. Prinsip Keadilan (Equity)
   Pajak harus dikenakan secara adil. Artinya, individu atau badan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak lebih banyak dibandingkan yang memiliki kemampuan lebih kecil. Contohnya, pajak penghasilan di Indonesia menggunakan tarif progresif di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan.
2. Prinsip Kepastian (Certainty)
   Pajak harus ditentukan berdasarkan aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan kepastian tentang tarif pajak dan mekanisme pelaporan.
3. Prinsip Efisiensi (Efficiency)
   Sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Indonesia memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh badan untuk UMKM agar tidak membebani operasional mereka.
4. Prinsip Administrasi yang Sederhana (Administrative Simplicity)
   Administrasi pajak harus mudah dimengerti dan diikuti oleh wajib pajak. Implementasi e-Filing di Indonesia adalah contoh bagaimana prinsip ini diterapkan.

Self-Assessment System vs Official Assessment System

Indonesia menggunakan self-assessment system, yang berarti wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Berikut adalah perbandingan antara kedua sistem:

Self-Assessment System

1. Definisi:
   Sistem di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.
2. Kelebihan:
• Mengurangi beban administrasi pada otoritas pajak.
• Mendorong kesadaran wajib pajak untuk bertanggung jawab.
3. Kekurangan:
• Berisiko tinggi terhadap ketidakpatuhan jika pengawasan lemah.
4. Contoh di Indonesia:
   Pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing merupakan bentuk penerapan self-assessment system. Misalnya, wajib pajak individu menghitung pajak penghasilannya berdasarkan penghasilan bruto dan pengurangan yang sah.

Official Assessment System

1. Definisi:
   Sistem di mana otoritas pajak menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. Kelebihan:
• Memberikan kontrol penuh kepada otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan.
• Meminimalkan risiko salah hitung oleh wajib pajak.
3. Kekurangan:
• Membutuhkan sumber daya manusia dan biaya administrasi yang besar.
4. Contoh di Negara Lain:
   Sistem ini masih digunakan di beberapa negara berkembang dengan kapasitas administrasi pajak yang rendah.

Struktur Administrasi Pajak di Indonesia

Struktur administrasi pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Struktur ini terdiri dari beberapa unit kerja, antara lain:

1. Kantor Pusat DJP:
   Bertugas merumuskan kebijakan dan strategi perpajakan nasional.
2. Kantor Wilayah DJP:
   Berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam mengawasi dan mengelola pajak di daerah.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
   Melayani wajib pajak di tingkat operasional, seperti pendaftaran NPWP dan konsultasi pajak.
4. Unit Pelaksana Khusus:
   Mengelola jenis pajak tertentu atau wajib pajak besar, seperti KPP Wajib Pajak Besar.

Studi Kasus: Perbandingan Sistem Perpajakan di Negara Maju dan Indonesia

Sebagai perbandingan, berikut adalah analisis sistem perpajakan di Indonesia dan negara maju seperti Amerika Serikat:

1. Amerika Serikat:
• Menggunakan self-assessment system yang didukung oleh Internal Revenue Service (IRS).
• Pajak penghasilan pribadi bersifat progresif dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
2. Indonesia:
• Meskipun menerapkan self-assessment system, tingkat kepatuhan pajak masih rendah dibandingkan negara maju.
• Tarif PPh badan sebesar 22% (2022), lebih rendah dari rata-rata negara OECD.
3. Faktor Kunci Perbedaan:
• Infrastruktur teknologi di negara maju lebih mendukung sistem pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.
• Indonesia masih menghadapi tantangan literasi pajak yang rendah di kalangan masyarakat.

Kesimpulan

Sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung pembangunan nasional melalui prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi. Penggunaan self-assessment system merupakan langkah maju untuk mendorong tanggung jawab wajib pajak. Namun, Indonesia perlu terus meningkatkan literasi pajak dan kapasitas administrasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Daftar Pustaka

1.     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.     Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan DJP 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

3.     OECD. (2022). Revenue Statistics 2022. Paris: OECD Publishing.

4.    James, S., & Nobes, C. (2021). The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. Oxford: Oxford University Press.

 

Subscribe to receive free email updates: